1 week ago
5
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pengetatan konsumen BBM bersubsidi akan diputuskan setelah rapat terakhir bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Luhut menegaskan, kebijakan tersebut akan melarang pembelian BBM bersubsidi, baik itu Bio Solar maupun Pertalite, oleh konsumen yang tidak berhak alias orang kaya.
Saat ini Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, sudah memulai sosialisasi pembatasan konsumen BBM subsidi.
"Ini lagi mulai, nanti kita mau rapat sekali lagi dengan presiden, baru nanti kita apa, diputuskan oleh presiden," katanya saat ditemui usai Indonesia International Sustainability Forum 2024, Kamis (5/9).
"Kita berharap itu (jadi berlaku Oktober 2024)," imbuh Luhut.
Saat konferensi pers, Luhut menjelaskan bahwa pembatasan konsumen BBM subsidi akan dilakukan dengan implementasi kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI) dan big data yang bisa mendeteksi kendaraan yang tidak berhak.
"Pemerintah mau meluncurkan program untuk BBM dengan penataan AI itu luar biasa, jadi orang yang tidak berhak dengan big data yang kita punya dia nozzle-nya itu yang bikin isi bensin itu otomatis akan mati sendiri karena melihat nomor plat dari mobil itu," jelas Luhut.
Dengan demikian, kata dia, orang-orang kaya nantinya otomatis tidak bisa lagi membeli BBM bersubsidi. Penghematan subsidi energi ini diprediksi bisa mencapai Rp 90 triliun per tahun.
"Dulu 5 tahun yang lalu tidak bisa, dan itu kita bisa menghemat bertahap sampai Rp 90 triliun per tahun, nah kalau itu angka itu sekarang kita bisa bikin berapa banyak pendidikan Indonesia, berapa banyak industri yang kita punya dan seterusnya dan seterusnya," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengakui rencana pemberlakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober 2024. Saat ini pihaknya masih membuat aturan pembatasan BBM subsidi ini melalui Peraturan Menteri ESDM.
Selain itu, Bahlil menyebut kini pihaknya masih terus mensosialisasikan rencana pembatasan BBM bersubsidi ini kepada masyarakat.
"Ada rencana begitu (pemberlakuan pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober 2024). Begitu aturan keluar, Permen keluar, ada waktu sosialisasi. Waktu sosialisasi ini yang lagi dibahas," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).
Meski demikian, Presiden Jokowi mengatakan belum ada keputusan terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober mendatang. Jokowi menambahkan belum ada rapat yang membahas pembatasan BBM subsidi ini.
"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan," kata Jokowi di RSUP Dr Sardjito, Rabu (28/8).
