BP Haji akan Jadi Kementerian, Wakil Kepala Komitmen Bebas Korupsi

BP Haji.(Dok. BP Haji)

WAKIL Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Azhar Simanjuntak menyambut positif rencana pemerintah yang akan merubah BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Menurutnya, keputusan ini sangat tepat dan juga sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan tata kelola perhajian yang lebih transparan, nyaman, dan bebas dari praktik manipulasi maupun korupsi.

Dahnil menyatakan siap untuk pengelolaan haji yang bebas korupsi. "Pada prinsipnya kami siap menjalankan perintah UU dan Presiden, kami menyambut positif untuk pelayanan dan pengelolaan Haji Indonesia yang lebih baik, nyaman dan aman serta bebas dari praktik manipulasi dan korupsi," kata Dahnil saat dihubungi, Minggu (24/8).

Ia mengatakan, rencana perubahan tersebut bukan karena dipicu oleh sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan haji 2024-2025, melainkan sudah lama menjadi bagian dari agenda reformasi pengelolaan haji. Selain itu, Danhil menegaskan bahwa proses perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah juga tidak akan mengganggu jalannya persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026.

"Ini merupakan bagian dari reformasi pengelolaan haji dan sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo. Keputusan menjadikan BPH Kementerian Haji dan Umrah untuk memenuhi kebutuhan Jamaah Haji dan diplomasi haji dengan kerajaan Saudi Arabia untuk umat Islam di Indonesia," ujarnya.

Akan Buka Seleksi Pegawai

Sementara itu, terkait dengan sumber daya manusia (SDM), Danhil mengatakan bahwa akan melakukan seleksi untuk memilih SDM yang memiliki integritas tinggi. Menurutnya, keberhasilan kementerian baru tersebut nantinya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan terlibat.

Terkait SDM kami membutuhkan yang terbaik. Yang tinggi kompetensi dan integritasnya. Tentu yang sudah di BP Haji akan dibawa dan juga dari luar dengan syarat-syarat sesuai dengan kebutuhan Kementerian Haji dan Umrah nanti," tuturnya. (M-1)