Disarankan Buka Pasar Bebas, Menkeu: Indonesia Bukan Penganut Neolib

Presiden Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan).(ANTARA/Aditya Pradana Putra)

EKONOMI Indonesia memiliki peluang dan potensi untuk tumbuh tinggi hingga 8% seperti yang ditargetkan pemerintah. Namun untuk mencapainya, terdapat sejumlah prinsip yang harus dijalani dengan baik. 

Ekonom senior asal Amerika Serikat Arthur Betz Laffer mengungkapkan sejumlah prinsip tersebut ialah tarif pajak rendah dengan basis yang luas, mengontrol belanja pemerintah dan mendorong peran swasta, nilai tukar yang stabil, serta membuka pasar bebas. 

Pajak rendah dengan basis yang luas merupakan kunci utama untuk memompa laju perekonomian. "Perlu memiliki pajak yang rendah, berbasis luas, dan tetap. Jadi Anda tidak mendiskriminasi orang-orang yang sukses. Itu sangat penting," kata Arthur dalam Economic Update 2025 yang diselenggarakan CNBC Indonesia, Rabu (18/6).

Kemudian sejalan dengan itu, lanjutnya, pemerintah perlu menahan atau mengontrol belanja dan membiarkan swasta bergerak secara leluasa. Pemerintah, imbuh Arthur, tak semestinya menjalankan usaha atau bisnis yang sedianya dapat dikerjakan oleh swasta.

"Biarkan sektor swasta melakukan semua yang bisa dilakukannya dan biarkan pemerintah hanya bekerja di area yang benar-benar membutuhkan regulasi pemerintah," terangnya. 

Berkurangnya intervensi pemerintah disebut akan membuka ruang bagi swasta untuk berbisnis dan mendorong laju ekonomi. Itu juga dipandang tak hanya akan berdampak di dalam negeri, melainkan meluas hingga membuka aktivitas ekonomi internasional yang dapat memicu detak perekonomian domestik. 

Peran pemerintah mestinya terbatas hanya pada regulasi dan pengawasan. Regulasi yang dibuat pun mesti efisien dan tak berbelit. Lebih dari itu, Arthur menekankan agar swasta yang bergerak dan berkelana menggerakkan perekonomian. 

"Buat regulasi yang minimal, perdagangan bebas, lalu minggirlah dan biarkan sektor swasta. (Indonesia) memiliki sektor swasta terbaik di dunia. Biarkan mereka mencapai apa yang mereka impikan. Itulah prinsipnya," pungkas dia. 

Bukan penganut neolib
Di diskusi yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiratkan perekonomian Indonesia tidak menganut prinsip neolib. Ekonomi di Tanah Air mengacu pada amanat konstitusi Undang Undang Dasar 1945 yang mengharuskan fiskal menjalankan tiga fungsi utama, yaitu stabilitas, distribusi, dan alokasi. 

Hal itu ia ungkapkan setelah mendengar masukan dari ekonom senior asal Amerika Serikat Arthur Betz Laffer perihal prinsip yang harus diterapkan untuk mengiringi target pertumbuhan ekonomi 8%. 

"Jelas beliau (Arthur) bukan Keynesian. Beliau itu yang kalau di Indonesia terkenal disebutnya neolib," kata Sri Mulyani. 

Menkeu menekankan, dengan tiga fungsi yang diamanatkan pada fiskal negara (APBN), Indonesia memiliki pendekatan berbeda. Pada fungsi stabilitas, kebijakan APBN terkadang harus mampu menyerap dan meredam gejolak yang timbul, baik dari domestik maupun eksternal. 

Pada saat ini, misalnya, ketika perekonomian global dan domestik memiliki kecenderungan melemah, APBN harus mengambil peran dan langkah countercyclical guna menjaga stabilitas.

"Countercyclical bisa dilakukan melalui berbagai cara, yang sifatnya adalah natural atau alamiah. Yaitu waktu penerimaan pajak menurun karena memang ekonominya melemah, tapi spending-nya tetap dibuat dipertahankan tinggi atau naik untuk melindungi ekonomi," jelas Sri Mulyani.

Itu berbeda dengan prinsip yang ditawarkan oleh Arthur, yakni ketika ekonomi melemah, pemerintah tak melakukan intervensi untuk mendukung ketahanan ekonomi masyarakat. 

Kemudian pada fungsi distribusi yang terkait dengan usulan pajak rendah oleh Arthur, Sri Mulyani mengatakan, melalui fungsi distribusi, APBN memainkan peran untuk mencapai keadilan, dalam hal ini melalui penerapan pajak progresif. Setidaknya saat ini Indonesia menerapkan lima lapisan tarif pajak penghasilan pribadi. 

Semakin tinggi penghasilan yang didapat oleh wajib pajak dalam satu tahun, besaran pungutan pajaknya juga semakin tinggi. Di saat yang sama juga ada pengecualian pungutan pajak jika pendapatan yang diperoleh wajib pajak dalam satu tahun relatif rendah (pendapatan tidak kena pajak/PTKP).

"Kalau yang sangat kaya dengan yang pendapatannya hanya di UMR, bayar pajaknya sama bagaimana? Saya hampir yakin semua bilang tidak setuju. Tapi yang beliau (Arthur) sampaikan tadi begitu (pajak rendah untuk semua)," tutur Sri Mulyani.

"Karena kita mengatakan yang pendapatannya di atas Rp5 miliar dengan yang pendapatannya Rp60 juta rupiah per tahun, ya harusnya rate-nya beda. Itu adalah keadilan distribusi. Fiscal tools untuk distribusi adalah baik dari sisi revenue dengan perbedaan tarif progresif," tambahnya.

Sedangkan pada fungsi alokasi, Sri Mulyani yang karib disapa Ani itu menuturkan, fiskal negara berperan untuk melakukan intervensi jika dibutuhkan. Misal, untuk membuat swasta bergeliat, diperlukan infrastruktur dasar atau pendukung. Dalam konteks itu, pemerintah melakukan intervensi dengan menyediakan infrastruktur dasar maupun pendukung. (Mir/E-1)