Ditjen Pajak-Polri Bidik Kegiatan Shadow Economy

Petugas membuka barang bukti kontainer yang berisi kayu Merbau di Jalan Tanjung Batu, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.(ANTARA/Didik Suhartono)

KERJA sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan dan tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) bentukan Polri akan berfokus pada penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy). 

"Ini dilakukan melalui penguatan sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Rosmauli melalui siaran pers, dikutip pada Rabu (18/6).

Ditjen Pajak dan Satgassus OPN, imbuhnya, telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak. Dalam pertemuan itu pula dibahas mengenai sektor-sektor strategis yang akan menjadi fokus kegiatan optimalisasi penerimaan pajak.

"Ini mencakup sektor-sektor strategis seperti kejahatan ekonomi dan sumber daya alam ilegal seperti illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), illegal mining (pertambangan ilegal), illegal logging (pembalakan liar), dan kejahatan ekonomi lainnya," terang Rosmauli. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons perihal Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara atau Satgassus OPN yang dibentuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Sejatinya satuan khusus itu telah dibentuk sejak beberapa tahun silam. 

"Ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya, Satgassus dari Pak Kapolri sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir, saya termasuk yang diundang launching pertama," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (17/6). 

Sri Mulyani menuturkan Kepolisian RI terus memperkuat Satgassus OPN menjalankan perannya mendukung pengoptimalan penerimaan negara. Karenanya, Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas tersebut akan berdampak positif bagi penerimaan negara.

"Ini tentu hal positif untuk terus mendukung, karena APBN kita yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan, otoritas pajak telah melakukan pertemuan dengan Satgassus OPN untuk berdiskusi perihal optimalisasi penerimaan negara. 

Bimo mengatakan diskusi itu dihadiri oleh seluruh tim Satgassus OPN kecuali Novel Baswedan. "Kemarin sore kami sudah diskusi kami undang Satgassus full team, kecuali Pak Novel, tidak datang," tuturnya.

"Kami komitmen sinergi, khususnya untuk amankan penerimaan negara, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan," pungkas Bimo. (Mir/E-1)