1 day ago
6
INFO NASIONAL – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltim, agar belanja yang dikeluarkan harus selalu berbasis kinerja. Terpenting agar ada nilai tambah dari setiap rupiah yang dikeluarkan.
"Utamakan kegiatan prioritas. Kegiatan yang tidak mendesak tunda dulu. Mohon ini jadi perhatian semua kepala OPD," kata Gubernur yang kerap disapa Harum itu saat memimpin Morning Briefing "Menuju Generasi Emas Kalimantan Timur" di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 11 Agustus 2025.
Gubernur Harum mengatakan, Morning Briefing kali ini fokus pada harmonisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), terkait APBD dan efisiensi anggaran. Saat ini, semua kegiatan sudah berjalan sesuai arahan.
Sinkronisasi RKPD dan APBD harus sejalan dengan pelaksanaan program-program prioritas pembangunan. Program prioritas harus selaras dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Yakni kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum (insfratruktur strategis), ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
"Semua output kegiatan OPD harus bisa langsung dinikmati manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Timur, di 10 kabupaten dan kota," kata Gubernur Harum.
Selain itu, lanjut dia, penting untuk segera dilakukan mitigasi APBD. Sebab kabarnya akan ada pemotongan dana transfer dari DBH sekitar 75 persen untuk tahun 2026. Karena itu, sejak awal memimpin, Gubernur Harum sudah mewanti-wanti agar Kaltim tidak terus bergantung pada penerimaan dari dana transfer.
Di sisi lain, efisiensi juga harus dilakukan bersamaan dengan rasionalisasi. “Lakukan efisiensi dan rasionalisasi. Pangkas perjalanan dinas dan acara-acara seremonial," kata Gubernur Harum.
Dia juga mengingatkan agar OPD tidak setiap tahun melakukan pengadaan barang baru. “Gunakan aset yang masih bisa dipakai. Jangan beli mesin setiap tahun. Setiap tahun maunya lem biru. Lempar beli baru. Jangan Pak, jangan," kata dia. Menurut dia, terpenting lakukan pengendalian secara intensif dan monitoring, serta melaporkan secara berkala kepada gubernur.
