Industri Nikel Melonjak Sebabkan Kerusakan Lingkungan 

Kontribusi industri pertambangan terhadap perekonomian Indonesia(Lina Herlina /MI)

ORGANISASI Climate Rights International (CRI) merilis laporan terkait industri nikel di Indonesia yang dianggap merusak lingkungan dan merampas hak masyarakat di sekitar tambang serta smelter nikel. 

Laporan berjudul “Apakah ada yang peduli? dampak industri nikel di Indonesia terhadap manusia, lingkungan, dan iklim”, Kamis (16/10),
setebal 129 halaman tersebut memaparkan masyarakat melaporkan berbagai dampak buruk, mulai dari pencemaran udara dan air, gangguan kesehatan, hilangnya mata pencaharian, hingga intimidasi dan perampasan tanah.

“Transisi energi global tidak sepatutnya dibangun di atas praktik ekstraktif yang merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia,” ujar peneliti CRI, Krista Shennum, Kamis (16/10). 

Laporan itu didapat dari hasil wawancara terhadap 93 warga di sekitar lokasi penambangan dan pengolahan nikel di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.  Terkait dampak industri nikel, Krista menilai pemerintah Indonesia perlu menunjukkan kepemimpinan nyata menjelang Konferensi Perubahan Iklim ke-30 (COP30) di Brasil dengan menghentikan penggundulan hutan dan proyek batu bara yang menopang industri nikel.

Sejak 2016,  kata dia, jumlah pabrik peleburan nikel di Indonesia melonjak dari dua menjadi lebih dari 60. Hal ini menjadikan Indonesia pemasok lebih dari setengah produksi nikel dunia dengan nilai ekspor mencapai 38–40 miliar dolar AS pada 2024. Namun, CRI menilai pertumbuhan tersebut meninggalkan jejak kerusakan ekologis dan sosial di berbagai wilayah.

Organisasi ini menyoroti pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) berkapasitas 11,6 gigawatt untuk mendukung kawasan industri nikel. Tambahan 5,5 gigawatt tengah dibangun dan 1,5 gigawatt dalam tahap praizin. 

Seluruh proyek itu, menurut CRI, tidak diwajibkan menjalani penilaian dampak lingkungan dan tidak tercakup dalam target penurunan emisi gas rumah kaca nasional.

Di lapangan, CRI menemukan praktik perampasan lahan, kompensasi yang tidak adil, dan penggunaan aparat keamanan untuk membungkam protes warga. Komunitas adat seperti Bajau, Kaliki, dan Mori disebut menghadapi ancaman terhadap budaya dan sumber penghidupan mereka akibat pencemaran dan hilangnya hutan.

“Lebih dari separuh pasokan nikel dunia berasal dari Indonesia. Jika ingin tetap kredibel sebagai bagian dari solusi iklim, industri kendaraan listrik harus memastikan rantai pasoknya tidak mencemari lingkungan dan menindas masyarakat lokal,” kata Shennum. (H-4)