3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi menjelaskan, Payment ID tunduk kepada aturan mengenai perlindungan data pribadi (PDP). Dia menegaskan, hadirnya Payment ID semangatnya bukan untuk memata-matai transaksi pribadi masyarakat.
Dia menjelaskan, pengawasan yang diterapkan dalam sistem Payment ID, salah satunya untuk mengetahui hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, masyarakat prasejahtera yang belum menerima bantuan dari pemerintah, atau transaksi yang kemudian mengerah kepada pidana, seperti judi online.
"Jangan istilahnya itu kemudian memata-matai, itu kan agak kurang pas, tetapi bahwa yang harus dilihat ini adalah semangatnya. Segala sesuatu yang itu berkenaan dengan apalagi ada transaksi-transaksi nah itulah yang kemudian harus bersama-sama kita monitor bahwa hasil monitornya itu peruntukkannya untuk apa itulah yang kemudian diatur," ucap Prasetyo di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).
"Tentunya kan tidak sembarang data atau sembarang transaksi (diawasi), apalagi yang berkenaan dengan misalnya data-data pribadi, itu kan sudah ada aturannya," kata Prasetyo menambahkan.
Menteri sekretaris negara (mensesneg) itu menjelaskan, sistem pembayaran buatan Bank Indonesia (BI) tersebutdipakai karena saat ini banyak transaksi yang mengarah pada aktivitas-aktivitas pidana sulit terdeteksi dengan sistem pengawasan yang lama. Tidak hanya itu, kata Prasetyo, hasil pemantauan dari Payment ID juga dapat digunakan untuk perbaikan, misalnya dalam hal penyaluran bantuan sosial.
Dia mencontohkan dalam hal penyaluran bantuan sosial. "Kalau tadi makna memata-matainya bukan kemudian kita ingin kepo atau melihat, enggak, tetapi semangatnya kan untuk perbaikan bahwa ternyata setelah di-mapping, bahasa lainnya tadi diidentifikasi itu ketemu lah hal-hal yang seharusnya tidak terjadi antara saudara-saudara, karena seharusnya sudah tidak layak menerima batuan sosial masih menerima," kata Prasetyo.
"Ada juga yang menerima bantuan sosial tetapi setelah tadi diidentifikasi kalau bahasa agak kerennya tadi dimata-matai ketemu bahwa dipergunakan untuk kegiatan lain misalnya judi online, kan ini tidak benar. Maknanya di situ," ujar Prasetyo melanjutkan.
