Masih Ada Warga Bandung BAB Sembarangan ke Sungai, Wali Kota Farhan Singgung Risiko Diare dan Stunting

Liputan6.com, Bandung - Sebanyak 66 rumah di Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) masih mempraktikan buang air besar sembarangan (BABS), termasuk pembuangan langsung ke sungai.

Hal itu diketahui saat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, saat menggelar kegiatan rutin Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Cikawao pada pekan ketiga Januari 2026, Berdasarkan data RW, terdapat 66 rumah di RT 7 RW 02 yang masih membuang limbah langsung ke sungai karena berada di bantaran sungai dan tidak memiliki akses septic tank maupun saluran riol.

"Tidak boleh ada lagi yang namanya terjun bebas ke sungai. Kenapa? Karena Kota Bandung ini sebetulnya sudah mendapatkan predikat bebas dari BABS buang air besar sembarangan. Kalau ke sungai terjun bebas itu masih sembarangan," ujar Farhan.

Ia pun telah memerintahkan perangkat daerah terkait untuk melakukan survei lapangan bersama pengurus wilayah.

Farhan menjelaskan, persoalan sanitasi sangat berkaitan dengan kesehatan lingkungan, terutama di kota padat seperti Bandung. Farhan menyebut dampak BABS terhadap tingginya angka diare yang berisiko menyebabkan gagal tumbuh kembang pada anak (stunting).

“Selesai rapat, langsung survei sama Pak RW. Cari tahu caranya kita harus membangunkan septic tank untuk warga yang belum punya septic tank dan tidak punya akses ke riol. Salah satu bentuk yang paling menantang dari fakta tentang BABS adalah masih tingginya angka diare di Kota Bandung. Diare bukan cuma mencret. Apalagi yang balita, maka risiko dia terkena stunting itu tinggi," kata Farhan.

Farhan menerangkan membangun jaringan riol baru sudah tidak memungkinkan dilakukan di wilayah padat pemukiman. Karenanya, solusi yang didorong adalah pembangunan septic tank individual atau komunal sesuai kondisi lapangan.

Selain sanitasi, Farhan juga menyinggung keterbatasan layanan air bersih PDAM Kota Bandung. Saat ini, cakupan pelayanan PDAM baru menjangkau sekitar 38 persen wilayah kota, dengan tantangan kebocoran pipa dan keterbatasan sumber air baku.

Lanjut baca

  Farhan memastikan otoritasnya akan terus mencari solusi jangka panjang melalui kerja sama penyediaan air baku, sembari memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. "Kita survei dulu, lihat apa yang bisa kita lakukan. Karena ini berhubungan langsung dengan penyehatan lingkungan," ungkap Farhan. Farhan menilai, kepadatan permukiman merupakan tantangan struktural yang hampir merata di seluruh wilayah Kota Bandung. Kondisi ini terlihat dari rapatnya bangunan serta satu rumah yang kerap dihuni lebih dari satu kepala keluarga. "Di Bandung hampir semua kelurahannya padat penduduk. Bangunan rapat dan dalam satu rumah bisa tinggal lebih dari dua keluarga," ungkap Farhan. Farhan berpendapat, kepadatan pemukiman berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Mulai dari kesehatan, sanitasi, hingga kerentanan sosial, jika tidak ditangani secara sistematis. Untuk itu, Pemerintah Kota Bandung saat ini memfokuskan upaya penanganan pada program penyehatan lingkungan, khususnya melalui rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan pembangunan septic tank yang layak. "Rutilahu ini penting untuk menurunkan prevalensi TBC. Sementara septic tank berperan besar dalam menekan diare yang berujung pada stunting," tutur Farhan. Farhan menekankan penanganan kepadatan tidak bisa hanya mengandalkan penertiban fisik, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas hunian dan sanitasi dasar.