Menteri ESDM Bantah Kelangkaan BBM di SPBU Swasta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis anggapan adanya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta. Menurut Bahlil, pihak swasta telah mendapatkan kuota impor yang sama pada tahun 2024 ditambah 10 persen.

Bahlil menyampaikan hal ini di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin (1/9) malam. Ia menegaskan bahwa jika perusahaan swasta ingin menambah kuota, mereka sebaiknya menjalin kerja sama business-to-business (B2B) dengan Pertamina karena cadangan BBM nasional masih mencukupi.

"Gak ada (langka, red.). Untuk ketersediaan BBM nasional kita, swasta sudah diberikan kuota impor seperti 2024. Sebagai contoh, 1 juta. Di 2025, ditambah 10 persen, jadi 1,1 juta. Itu contoh. Jadi, kuota impornya diberikan 100 persen di 2024 ditambah 10 persen. Jadi, lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi, gak ada yang menjadi kelangkaan," tegas Bahlil.

Meski demikian, Bahlil mengakui bahwa perusahaan-perusahaan swasta mengajukan permintaan tambahan kuota impor BBM. "Mereka meminta tambah. Namun, saya katakan bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi, bisa dilakukan kolaborasi B2B dengan persediaan nasional," jelasnya.

Isu kelangkaan ini muncul setelah sejumlah jaringan SPBU swasta di Jakarta, yang dikelola oleh Shell, Vivo, dan BP-AKR, tidak menjual beberapa jenis BBM premium sejak minggu lalu. Bahlil sebelumnya telah menyatakan bahwa kuota impor untuk tahun 2024 sudah lebih banyak daripada tahun sebelumnya dengan tambahan 10 persen.

Menanggapi pertanyaan lain mengenai dampak kericuhan dan aksi pembakaran serta penjarahan di Jakarta dan beberapa daerah luar Jawa terhadap stok minyak dan gas bumi (migas) nasional, Bahlil menegaskan, "Aman, migas aman, gak ada masalah."

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara