Paus Leo XIV Sambut Kedaulatan Kepulauan Chagos Diserahkan Inggris ke Mauritius

Paus Leo XIV menyebut penyerahan kedaulatan Kepulauan Chagos oleh Inggris ke Mauritius sebagai "kemenangan besar" bagi pengungsi Chagos. (Vatican news)

PAUS Leo XIV menyatakan kegembiraannya atas keputusan Inggris menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius. Ia menyebut langkah tersebut sebagai “kemenangan besar” dalam upaya panjang untuk memperbaiki ketidakadilan yang dialami penduduk kepulauan.

Paus menyampaikan hal ini saat bertemu delegasi berisi 15 pengungsi Chagos. Ia berharap pihak berwenang Mauritius memastikan para pengungsi dapat kembali ke tanah air mereka.

Isi Kesepakatan

Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada Mei, Mauritius akan mendapatkan kedaulatan atas Kepulauan Chagos. Namun, Inggris dan Amerika Serikat tetap diperbolehkan mengoperasikan basis militer di Diego Garcia untuk jangka awal 99 tahun. Perjanjian juga menetapkan zona 24 mil di sekitar Diego Garcia di mana pembangunan apa pun membutuhkan persetujuan Inggris.

Paus Leo, berbicara dalam bahasa Prancis, menekankan pentingnya menghormati hak-hak rakyat:

“Prospek kembalinya Anda ke kepulauan asal adalah tanda yang menggembirakan dan simbol kuat di pentas internasional. Setiap orang harus dihormati oleh pihak yang berkuasa, termasuk hak untuk tinggal di tanah mereka sendiri; tidak seorang pun dapat dipaksa ke pengasingan.”

Latar Belakang Historis

Inggris membeli Kepulauan Chagos pada 1968 seharga £3 juta. Mauritius berpendapat proses ini dilakukan secara tidak sah, dengan tekanan agar mereka menyerahkan pulau-pulau itu sebagai syarat memperoleh kemerdekaan. 

Pulau-pulau kemudian dikosongkan untuk pembangunan basis militer UK-AS. Banyak Chagossians pindah ke Mauritius, Seychelles, atau menetap di Inggris, terutama di Crawley, West Sussex.

Di bawah perjanjian baru, pemerintah Inggris setuju membayar Mauritius rata-rata £101 juta per tahun selama 99 tahun. Sementara itu, pasukan asing atau sipil dilarang mengakses pulau-pulau lain dalam kepulauan, dengan Inggris tetap memiliki hak veto.

Respons Pemerintah dan Kritik

Kesepakatan ini memicu kritik politik. Partai Konservatif menyebutnya sebagai “tindakan merugikan negara” yang membuat Inggris “lebih rentan terhadap pengaruh Tiongkok” karena keterikatan dengan Mauritius. Perdana Menteri Inggris menekankan kesepakatan ini penting untuk keamanan nasional, mencegah negara lain membangun basis atau melakukan latihan militer di pulau luar dekat Diego Garcia.

Sementara itu, pihak Mauritius menyambut gembira perjanjian ini. Gavin Glover, Jaksa Agung Mauritius, menyatakan:

“Negara kami sangat gembira perjuangan selama 60 tahun akhirnya berakhir.”

Meski begitu, dua perempuan kelahiran Diego Garcia sempat mengajukan tantangan hukum di menit terakhir agar mereka bisa kembali. Pengadilan Tinggi kemudian menolak gugatan tersebut. (BBC/Z-2)