1 month ago
13
Sepeda motor listrik.(dok.istimewa)
PRODUSEN dan distributor motor listrik nasional menyampaikan keprihatinan mendalam atas ketidakjelasan kebijakan subsidi kendaraan listrik roda dua yang hingga hari ini belum juga diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Hal itu disampaikan Manager Operasional PT Zeus Pilihan Terbaik (ZPT), Andri.
Menurut dia, kebijakan subsidi motor listrik yang semula ditargetkan untuk 500.000 unit pada 2024, secara mendadak dipangkas menjadi 200.000 unit, kemudian turun lagi menjadi 50.000 unit, dan terakhir hanya 10.000 unit menjelang akhir tahun—tanpa penjelasan terbuka kepada publik maupun pelaku industri.
"Ketidakpastian ini menyebabkan fenomena hold buying dari konsumen, yakni menunda pembelian sambil menunggu kejelasan program subsidi," katanya dalam keterangan remis, Senin (30/6).
Hentikan Produksi?
Akibatnya, kata dia, bukan hanya ZPT, tetapi banyak pabrik dari berbagai merek lain juga sudah menghentikan produksi bahkan tutup operasional, karena tidak mampu bertahan dalam pasar yang lesu akibat kebijakan yang tidak konsisten. Ribuan dealer di seluruh Indonesia juga gagal menjual unit selama berbulan-bulan, karena tidak bisa menjanjikan kepastian subsidi kepada calon pembeli.
Lebih dari itu, dia mengatakan, sejumlah konsumen yang sudah membayar uang muka (DP) bahkan belum menerima unit karena masih menunggu kepastian apakah mereka termasuk dalam kuota subsidi. Padahal, jika dijalankan dengan serius dan konsisten, program kendaraan listrik roda dua dapat menjadi solusi nyata bagi penghematan energi nasional.
Lebih Hemat?
Penggunaan motor listrik terbukti mampu menghemat Rp4-11 juta per tahun per pengguna, dibandingkan motor berbahan bakar minyak (BBM). Hal ini juga akan mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN dan memperkuat daya beli masyarakat.
"Industri ini tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Tanpa roadmap jangka menengah dan keputusan cepat, momentum besar industri kendaraan listrik nasional bisa hilang begitu saja," paparnya.
Beri Kepastian?
Menurut dia, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan kuota dan skema subsidi motor listrik 2025 secara terbuka dan realistis, menetapkan roadmap kebijakan EV nasional minimal untuk 3 tahun ke depan.
Itu agar pelaku industri dapat merencanakan produksi dan investasi dengan kepastian, dan melibatkan pelaku industri, asosiasi, dan dealer dalam penyusunan kebijakan, agar selaras dengan kondisi pasar dan operasional di lapangan.
Jangan Tertinggal?
Indonesia tidak boleh tertinggal. Lebih dari 17 negara di dunia telah menerapkan kebijakan insentif EV yang progresif dan berpihak pada industri. Jika Indonesia ingin menjadi pemain utama dalam ekosistem energi bersih dan efisiensi fiskal nasional, maka keputusan subsidi ini tidak boleh lagi ditunda.
"ZPT siap terus mendukung pemerintah dan masyarakat dalam transisi menuju transportasi yang lebih bersih, hemat, dan mandiri. Tapi kami tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan kepastian dan keberpihakan nyata dari negara," pungkasnya. (Cah/P-3)
