Pemerintah Restui BTN Perpanjang Tenor KPR, Cicilan Bisa Lebih Murah

Kementerian BUMN siap mendukung PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk menggodok aturan dan strategi agar mendongkrak kinerja kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lebih baik lagi.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini yang menjadi tantangan dalam mengoptimalkan serapan sektor perumahan yakni nominal angsuran yang dinilai terlalu tinggi.

Sehingga perlu ada inovasi produk dan juga skema pembiayaan yang murah agar bisa menekan beban angsuran dari konsumen. Sehingga, permintaan masyarakat untuk membeli rumah akan meningkat.

"Intinya kan kalau buat pembeli rumah ini kan yang penting kan cicilannya. Jadi memang kita lagi berinovasi dengan produk supaya dengan tenor lebih panjang, cicilannya bisa Rp 1 juta," ungkap dia saat ditemui usai kunjungan Wakil Menteri BUMN dalam Rangka Mendukung Program Tiga Juta Rumah, ke Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Rabu (27/8/2025).

Sebab, jika angsuran kepemilikan rumah melebihi angka rata-rata 30 persen penghasilan masyarakat menengah ke bawah, maka akan sulit untuk merealisasikan hal ini.

"Karena kan kita tahu kalau dari daya beli misalnya orang punya penghasilan Rp 5 juta gitu kan [perhitungan] bank itu kan 30 persen maksimum [penghasilan untuk cicilan], kan Rp 1,5 juta. Artinya untuk kalau kita mau menjangkau lebih panjang penghasilan Rp 4 juta, ya memang harus tenornya diperpanjang," jelasnya.

Sehingga, dua sisi yakni efisiensi harga rumah dan juga pembiayaan harus lebih disesuaikan dengan profil nasabah saat ini.

"Supply-nya kita coba rumahnya ini dengan se-efisien mungkin supaya masuk di harga yang tepat tadi, tapi juga dari sisi pembiayaannya kita bikin supaya lebih panjang dengan hitungan baik melalui FLPP maupun subsidi bunga," jelasnya.

Sementara itu, ia juga memastikan secara perlahan harga rumah subsidi juga akan disesuaikan dengan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah agar kesenjangannya tidak terlalu jauh.

"Yang memang kita harap kan memang nanti Pelan-pelan juga harga subsidi ini juga harus naik juga pelan-pelan ya. Karena kan yang subsidi sekarang Rp 166 juta. Itu kita juga lagi usulkan ya supaya agak ada penyesuaian karena memang secara nilai material, bahan baku, segala macam memang sudah enggak memadai," jelasnya.

Sehingga nantinya, kualitas antara rumah bersubsidi dan rumah berpenghasilan menengah kualitasnya tidak terlalu jauh berbeda.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya saat ini tengah berupaya untuk mendongkrak dari sisi permintaan untuk KPR dengan skema menurunkan angsuran per bulan, namun dengan menyesuaikan kembali tenor angsuran.

"Tenor nya kita panjangin, 20-30 (tahun). Untuk kita [angsuran] bisa turun Rp 100.000, Rp 200.000 per bulan. Dan itu buat masyarakat bawah itu, kan sesuatu banget dengan angsuran yang turun sejauh itu. Sehingga dengan cara itu kita bisa harapkan penjualan bisa naik, itu yang lagi kita kerjakan," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga tengah berupaya untuk memangkas biaya-biaya di depan yang ditanggung konsumen saat melakukan proses KPR.