Peran Kemendagri Sukseskan Pilkada Serentak di 545 Daerah

INFO NASIONAL - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dan serentak pada 27 November 2024 merupakan “pesta” demokrasi yang digelar secara besar-besaran. Sebanyak 545 daerah memilih pasangan pemimpin mereka.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa, Pilkada dilaksanakan serentak di 545 daerah dari total 552 provinsi dan kabupaten/kota,” kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Menurut Tito, Pilkada serentak menjadi tantangan baru, bukan hanya bagi aparat keamanan, namun juga penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah pusat, sampai pemerintah daerah.

Setelah pilkada berlangsung, ada sejumlah pasangan calon kepala daerah yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak puas dengan hasil perolehan suara. Dari 545 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2024, sebanyak 249 daerah melakukan gugatan ke MK. Dari jumlah itu, MK menolak 209 gugatan, sehingga pelantikan dapat dilakukan berdasarkan putusan dismissal. Sedangkan 40 gugatan berlanjut ke pembuktian.

Dari sengketa pilkada yang berlanjut ke pembuktian tadi, sebanyak 24 daerah melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) seluruh dan Sebagian. Satu-satunya provinsi yang melakukan PSU Seluruh adalah Provinsi Papua pada 6 Agustus 2025. Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih juga sudah dilantik pada 15 Oktober 2025. “Hampir setahun baru selesai,” kata Tito. Kendati isu pilkada perlahan tak lagi menjadi perhatian publik, dia melanjutkan, Kementerian Dalam Negeri terus bekerja hingga tuntas. Kini seluruh daerah telah memiliki kepala daerah definitif.

Momentum yang juga menjadi purwa dalam rangkaian pilkada adalah pelantikan 981 pasangan kepala daerah pada 20 Februari 2025. Para kepala dan wakil kepala daerah ini kemudian menjalani “Retret Gelombang I” pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Ada pula “Retret Gelombang II” yang diikuti 86 kepala dan wakil kepala daerah pada 22-26 Juni 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat.

Jika ditarik jauh sebelum Pilkada, Tito menjelaskan, peran Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sudah mengemuka. Pada 2 Mei 2024, Kementerian Dalam Negeri menyerahkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) ke KPU dalam kondisi terenkripsi, sehingga lebih aman.

“Data kependudukan yang paling lengkap ada di Dukcapil. Data pemilih potensial kemudian diverifikasi jumlah pemilih sesuai usia dan statusnya,” kata Tito.

Tak hanya itu, Kemendagri juga mengatur pendanaan pilkada melalui Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024. Isi surat tersebut mendorong pemda menganggarkan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan memastikan alokasi biaya pilkada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan 2024 sebesar 40 dan 60 persen.

“Artinya, kami harus mengkoordinasikan dengan seluruh 545 daerah itu, ada anggaran yang cukup untuk menyelenggarakan pilkada termasuk anggaran cadangan kalau terjadi emergensi dan pemilihan suara ulang,” ujar Tito. (*)