Peremajaan Sawit Rakyat Kunci Ketahanan Pangan dan Energi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menegaskan bahwa peremajaan sawit rakyat menjadi kunci ketahanan pangan dan energi nasional, yang dapat diwujudkan melalui kolaborasi bersama. Pernyataan ini disampaikan dalam seminar internasional, The 2nd International Conference on Agriculture, Food and Environmental Science (ICAFES) tahun 2025 di Universitas Riau, Pekanbaru, pada Sabtu.

Jatmiko menyatakan bahwa kolaborasi dapat diwujudkan dengan mendorong intensifikasi produktivitas sawit petani yang masih memiliki ruang besar untuk optimalisasi. Menurutnya, sawit selama ini menjadi penyumbang ekonomi Indonesia, bahkan saat beberapa krisis terjadi.

Ia mengungkapkan bahwa peningkatan produktivitas petani merupakan salah satu dari dua kunci utama yang diusung PTPN IV PalmCo untuk mendukung program nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional. Saat ini, rata-rata produktivitas petani sawit Indonesia masih di kisaran 2–3 ton crude palm oil (CPO) per hektare per tahun, jauh dari korporasi perkebunan yang mampu mencapai 6 ton.

Untuk mengatasi disparitas tersebut, PalmCo telah meluncurkan beragam inisiatif, seperti Program BUMN Untuk Sawit Rakyat, penyediaan bibit unggul bersertifikat yang telah diserap lebih dari dua juta batang oleh petani, serta penerapan skema off taker yang mencakup lebih dari 10.200 hektare. Selain itu, penguatan sistem kelembagaan organisasi koperasi juga dilakukan.

Hingga tahun 2024, PalmCo mendukung pencairan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk peremajaan sawit seluas 15.321 hektare di Koperasi Unit Desa (KUD). Keberhasilan model kemitraan ini terlihat dari produktivitas tanaman menghasilkan (TM) plasma yang mencapai rata-rata 12,57 ton/Ha, bahkan ada yang mencapai 18,05 ton/Ha, melampaui standar nasional 12 ton/ha.

Jatmiko menegaskan pentingnya peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk menjaga daya saing serta kontribusi terhadap ketahanan pangan dan energi. Ia mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi dan memperkuat inisiatif tersebut secara berkelanjutan. Jika kolaborasi ini berjalan baik, bukan hanya ketahanan pangan yang dapat diwujudkan, tetapi juga target pemerintah dalam implementasi B50 pada 2027 bisa tercapai.

Seminar internasional tersebut dihadiri ratusan peserta, termasuk dekan Fakultas Pertanian dari seluruh Indonesia, dosen, peneliti, mahasiswa pertanian, serta ahli pangan dan lingkungan dari berbagai negara seperti Johan Kieft dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dr. Idesert Jelsma dari Belanda, dan Prof. Ir. Usman Pato dari Jepang, serta akademisi dari Malaysia dan Filipina.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara