4 weeks ago
2
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman(MI/Susanto)
KETUA Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa DPR dan pemerintah telah sepakat menghapus ketentuan yang melarang Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama atau judex factie. Ketentuan tersebut dihapus dalam revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Jadi tidak ada ketentuan bahwa Mahkamah Agung tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada pengadilan sebelumnya atau judex factie," kata Habiburokhman kepada Metrotvnews.com, Jumat (11/7).
Awalnya, ketentuan tersebut tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi KUHAP Pasal 293 Ayat 3. Pasal itu berbunyi: "Dalam hal Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka pidana tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan judex factie." Namun, menurut Habiburokhman, pasal tersebut kini telah dihapus.
"Jadi Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan hukuman sesuai keyakinannya, apakah lebih berat atau tidak lebih berat daripada pengadilan yang sebelumnya," ucap Habiburokhman.
Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) mengusulkan keberadaan Pasal 293 Ayat 3 tersebut. Hal itu disampaikan saat rapat panitia kerja (panja) revisi KUHAP di Komisi III DPR, Kamis, 10 Juli 2025.
Dia beralasan bahwa MA tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap fakta-fakta di persidangan. Sehingga, dipandang tak logis jika menjatuhkan putusan yang lebih berat. (P-4)
