Shutdown Pemerintah AS Berlanjut, Trump Siapkan Realokasi Dana dan PHK Massal

Penutupan (shutdown) pemerintahan federal Amerika Serikat (AS) memasuki pekan ketiga.(Xinhua)

PENUTUPAN sebagian operasional pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memasuki hari ke-15, tanpa adanya kesepakatan anggaran. Kebuntuan politik masih berlangsung, sementara Presiden AS Donald Trump menegaskan ancamannya terkait pemangkasan sejumlah program dan realokasi dana federal.

Dalam keterangan kepada wartawan, Trump menyatakan penutupan pemerintah digunakan untuk menghentikan program-program yang menurutnya diusung Partai Demokrat.

"Partai Demokrat sedang terpuruk dalam penutupan pemerintah karena kami menutup program-program Demokrat yang sebelumnya kami tentang dan program-program tersebut tidak akan pernah kembali dalam banyak hal," kata Trump, seperti dikutip ABC News, Rabu (15/10).

Trump menambahkan bahwa daftar resmi program yang akan dipangkas dapat diumumkan paling cepat Jumat mendatang. Ia menekankan bahwa program-program Partai Republik tidak akan terdampak.

Gedung Putih memanfaatkan situasi ini untuk menunda atau mengalihkan dana federal senilai sekitar 28 miliar dolar AS (Rp448 triliun), menyasar proyek infrastruktur dan energi di negara bagian yang cenderung mendukung Partai Demokrat, termasuk California, New York, dan Illinois.

Selain itu, pemerintah mengalihkan dana 8 miliar dolar AS (sekitar Rp128 triliun) untuk membayar personel militer dan Penjaga Pantai, langkah tidak lazim yang biasanya tidak dilakukan selama penutupan pemerintah.

PHK dan Perampingan Pegawai Federal

Seiring pemangkasan program, pemerintah mulai melakukan pengurangan tenaga kerja sipil. Sekitar 4.200 pegawai dari delapan lembaga dan departemen federal mendapat pemberitahuan PHK, terutama di Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta CDC.

Sejak penutupan dimulai, lebih dari 750.000 pegawai federal dirumahkan. Pegawai esensial tetap bekerja tanpa dibayar hingga pemerintah kembali beroperasi normal.

Menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO), terdapat sekitar 2,25 juta pegawai sipil federal, 60% di antaranya bekerja di Departemen Pertahanan, Urusan Veteran, dan Keamanan Dalam Negeri.

RUU Anggaran Gagal Disahkan di Senat

Pembahasan rancangan undang-undang untuk mengakhiri penutupan pemerintah masih terhambat di Senat. Usulan Partai Republik untuk memperpanjang pendanaan hingga 21 November gagal disahkan pada Senin lalu dengan perolehan suara 49 banding 45.

Rancangan undang-undang tersebut membutuhkan 60 suara untuk disetujui, namun dukungan dari sebagian legislator belum cukup karena Partai Demokrat menolaknya. Penolakan bertujuan menekan Partai Republik agar bernegosiasi terkait subsidi layanan kesehatan. (Fer/I-1)