Wamenkes: 326 Dapur MBG Telah Bersertifikat Laik Higiene

WAKIL Menteri Kesehatan Benjamin Paulus mengatakan sudah ada peningkatan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan begizi gratis yang mengantongi sertifikat laik higiene dan sanitasi atau SLHS. Benny, panggilan akrab Benjamin, menyebut bahwa dari 10 ribu lebih SPPG yang beroperasi, 326 di antaranya mengantongi SLHS.

"Per hari ini 326 dari 10.000 SPPG," ujar Benny di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 17 Agustus 2025.

Jumlah itu merupakan peningkatan dibanding data per 7 Oktober lalu yang menunjukkan ada 193 SPPG tersertifikasi laik higiene dan sanitasi. Angka itu hanya sebesar 1,5 persen dari total 10.643 SPPG yang ada di seluruh Indonesia.

SLHS merupakan pengakuan tertulis dari Dinas Kesehatan bahwa suatu usaha memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan higienis serta sanitasi. Semua usaha jasa tata boga yang memasak lebih dari 750 porsi per hari wajib memiliki SLHS sebagai bagian dari jaminan keamanan pangan.

Dalam pelaksanaan program MBG, Badan Gizi Nasional atau BGN mulanya tidak mewajibkan SPPG untuk memiliki SLHS. Belakangan pemerintah mewajibkan seluruh SPPG memperoleh SLHS setelah korban keracunan MBG mencapai 6 ribu orang.

Pada Senin, 6 Oktober 2025, Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Penerbitan SLHS bagi SPPG dalam pogram makan bergizi gratis. Kemenkes mentarget jumlah SPPG yang memiliki sertifikat sebanyak 10.104.

Menurut Benny, saat ini sudah ada sekitar 2.000 SPPG yang secara kasat mata lulus uji higienis dan sanitasi. Namun, hasil itu perlu diverifikasi oleh uji laboratorium yang memerlukan waktu 5-7 hari. Sehingga SPPG yang benar-benar dinyatakan layak beroperasi dengan mengantongi SLHS baru sejumlah 326. 

Benny yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka keracunan MBG pun mendorong SPPG segera memiliki SLHS. "Itu yang saya tiap hari ingatkan. Dan kalau ada SPPG yang belum daftar, cepat daftar," ujar politikus Partai Gerindra itu. 

Benny mengimbau masyarakat agar tidak merisaukan permasalahan keracunan MBG. Benny memastikan dia memonitor pengeluaran SLHS dan penguatan SOP bagi SPPG secara ketat demi menekan angka keracunan MBG. Ia pun mentarget agar kasus keracunan ini bisa ditekan hingga 0 persen. 

"Jangan khawatir, kami yang nge-push terus, karena saya ditugaskan oleh Pak Menteri dan Pak Presiden, untuk memantau supaya  kasus-kasus ini makin hari makin turun," ujar dokter spesialis paru itu.