1 month ago
7
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin(MI)
PEMERINTAH Kota Makassar menghadapi tantangan serius dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025. Sekitar 4.000 siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilaporkan belum tertampung di sekolah negeri usai proses penerimaan jalur domisili. Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyiapkan berbagai solusi untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang putus sekolah karena persoalan daya tampung.
“Prinsipnya semua anak harus bisa sekolah. Ini adalah hak dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah,” kata Munafri di Balai Kota Makassar, Selasa (8/7) malam.
Munafri mengaku telah menerima laporan dari Dinas Pendidikan mengenai lonjakan jumlah pendaftar SMP tahun ini yang melebihi kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Untuk itu, ia akan mengambil langkah cepat dengan dua strategi utama: penambahan rombongan belajar (rombel) dan kemitraan dengan sekolah swasta.
Dalam skema penambahan rombel, Pemkot Makassar akan menambah kapasitas kelas di SMP negeri dengan menambahkan 5 hingga 8 siswa per kelas, khusus di sekolah-sekolah yang memungkinkan. Penambahan ini akan tetap mengikuti aturan yang berlaku dan didaftarkan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan.
Sementara itu, sebagai upaya paralel, Pemkot juga akan menggandeng sejumlah sekolah swasta untuk mendistribusikan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Sekolah seperti Yayasan Athirah dan Bosowa School disebut telah dijajaki sebagai mitra penyaluran. Bahkan, Pemkot tengah menyusun skema subsidi biaya pendidikan dan pola titipan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Kalau ada sekolah swasta yang bisa menampung lima sampai sepuluh siswa secara gratis atau dengan skema khusus, itu akan sangat membantu. Kami juga akan mengalokasikan dukungan dari pemerintah untuk anak-anak ini,” ucap Munafri.
Langkah-langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menjamin akses pendidikan yang merata dan inklusif. Munafri juga menegaskan pemerintah telah memasukkan program pembangunan SMP baru dalam rencana jangka menengah, terutama di kawasan yang belum memiliki sekolah menengah.
“Kami tak ingin ada anak-anak yang harus berhenti sekolah hanya karena sekolah negeri penuh. Ini akan menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan kita ke depan,” ungkapnya.(M-2)
