Badan Bahasa Perkuat Diplomasi lewat Penginternasionalan Bahasa Indonesia

Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin.(Dok. Antara)

BADAN Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menempatkan penginternasionalan bahasa Indonesia sebagai salah satu prioritas utama dalam program 2026.

Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin menyatakan, penginternasionalan bahasa Indonesia akan dijalankan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pembaruan bahan ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang terakhir diterbitkan pada 2019. Bahan ajar baru akan mencakup materi pengayaan, bahan tes, hingga media pembelajaran digital untuk mendukung kualitas program BIPA.

Kedua, fasilitasi lembaga BIPA baik di dalam maupun luar negeri. Saat ini terdapat lebih dari 700 lembaga BIPA di 56 negara, terdiri dari perwakilan RI, perguruan tinggi, sekolah, kursus, dan komunitas. Namun, pemerintah baru bisa memfasilitasi sekitar 350 lembaga per tahun. Kondisi ini mendorong perlunya perluasan dukungan, terutama penyediaan tenaga pengajar, bahan ajar, serta kegiatan pendukung ke-BIPA-an.

Ketiga, penguatan peran sastra Indonesia di kancah global melalui program sastrawan berkarya di mancanegara. Badan Bahasa menargetkan setidaknya sepuluh sastrawan Indonesia dapat menerbitkan karyanya di luar negeri pada 2026. Program ini diharapkan membuka ruang kerja sama lintas negara di bidang penerbitan, pendidikan, maupun seni.

Keempat, fasilitasi penerjemahan dan penjurubahasaan di lembaga multilateral. Tahun depan, Badan Bahasa menargetkan sedikitnya 24 dokumen dari forum internasional dapat diterjemahkan atau dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Langkah ini dipandang penting untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa diplomasi dan kerja dalam forum global.

Badan Bahasa juga akan menggelar Festival Handai Indonesia, perhelatan internasional yang ditujukan bagi warga negara asing pemelajar bahasa Indonesia. Festival ini akan menjadi ajang apresiasi sekaligus penguatan diplomasi kebahasaan Indonesia melalui jalur soft power.

“Penguatan diplomasi bahasa menjadi krusial untuk mengimbangi pengaruh soft power dari negara lain dan membangun citra positif Indonesia secara global,” kata Hafidz, Jumat (29/8).

Selain penginternasionalan, Badan Bahasa juga menekankan pentingnya pelestarian bahasa dan sastra daerah. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah, dan banyak di antaranya kini terancam punah. UNESCO mencatat, setiap dua minggu ada satu bahasa daerah di dunia yang hilang.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Bahasa menyiapkan program Revitalisasi Bahasa Daerah yang melibatkan keluarga, tokoh adat, komunitas lokal, hingga sekolah. Melalui program ini, generasi muda diharapkan kembali aktif menggunakan bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari.

Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara

Badan Bahasa juga akan menyusun Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara sebagai basis data aktual untuk kebijakan pelestarian. Selain itu, pemerintah menargetkan penyusunan korpus bahasa Indonesia hingga bahasa daerah untuk mendukung penelitian dan pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Berbagai festival juga digelar untuk memperkuat regenerasi penutur bahasa daerah, di antaranya Festival Tunas Bahasa Ibu di 30 UPT, Festival Nasional, hingga peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Badan Bahasa pun menyiapkan Kongres Bahasa Daerah Nusantara sebagai ruang koordinasi antardaerah untuk memperkuat pelindungan bahasa ibu.

“Menanggapi penurunan penutur aktif, khususnya generasi muda, pelestarian bahasa daerah harus dilakukan dengan cara kreatif dan berkelanjutan agar tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Melalui dua agenda besar ini — penginternasionalan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah — Badan Bahasa menegaskan perannya bukan hanya menjaga identitas nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menyatakan, dalam upaya peningkatan literasi dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu di lingkungan DPR RI maupun masyarakat secara umum, Komisi X tengah merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan metode kodifikasi.

"Metode ini akan menggabungkan semua peraturan perundang-undangan yang ada, terkait dengan pendidikan, guru, dan dosen, sehingga nanti akan ada satu buku babon seperti itu, untuk kita mendapatkan tentang pasal-pasal atau Undang-Undang dalam satu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025," katanya.

Undang-undang tersebut, kata dia, akan lebih relevan dan aktual dengan kondisi saat ini, yang fokus pada integrasi lembaga pendidikan dan peningkatan kompetensi guru dengan peluang untuk memperkuat literasi digital dan nalar kritis siswa. (H-3)