BRICS kecam pemerasan via tarif, sanksi yang korbankan negara anggota

Bogota (ANTARA) - BRICS mengecam "pemerasan tarif yang tak bisa dibenarkan dan ilegal" yang memakan korban negara-negara anggotanya, demikian kata Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dalam rapat virtual BRICS, Senin.

"Negara kita telah menjadi korban praktik perdagangan yang tak dapat dibenarkan dan ilegal. Pemerasan via tarif seperti diwajarkan sebagai alat menaklukkan pasar dan mengintervensi urusan dalam negeri," kata Lula, tanpa menyebut Amerika Serikat.

Pertemuan daring yang diketuai oleh Brasil tersebut dihadiri oleh para pemimpin China, Mesir, Indonesia, Iran, Rusia, dan Afrika Selatan.

Pangeran Mahkota Abu Dhabi Khaled bin Mohamed bin Zayed, Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar, dan Wakil Perdana Menteri Ethiopia Hadera Abera juga hadir dalam pertemuan itu.

Lula melanjutkan pernyataannya dengan menyatakan kekhawatiran bahwa "pemberlakuan langkah-langkah ekstra-teritorial mengancam institusi kita".

"Sanksi sekunder membatasi kebebasan kita dalam memperkuat perdagangan dengan negara-negara bersahabat," kata Presiden Brasil.

Ia pun mengatakan bahwa integrasi perdagangan dan finansial antara anggota BRICS merupakan pilihan aman dalam memitigasi dampak proteksionisme.

Menurut Lula, BRICS saat ini mencakup 40 persen pendapatan domestik bruto (PDB) global, 26 persen perdagangan internasional, dan hampir 50 persen dari populasi global.

Negara-negara Global Selatan juga mampu mengajukan paradigma pembangunan yang berbeda dan mencegah terjadinya Perang Dingin yang baru, kata dia.

Sementara itu, Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa "hegemonisme, unilateralisme, dan proteksionisme jadi semakin marak saat ini".

"Perang dagang dan perang tarif oleh beberapa negara sangat mengganggu ekonomi dunia dan menggembosi hukum perdagangan internasional," kata Xi, tanpa menyebut AS atau Presiden Donald Trump.

Tarif AS terhadap India, Brasil, dan China telah menimbulkan gejolak di negara-negara dengan ekonomi yang berkembang tersebut.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut serta dalam pertemuan tersebut. Namun, pernyataan pers resmi Kremlin hanya menyebutkan bahwa "isu kerja sama antara negara anggota BRICS dalam aspek perdagangan, ekonomi, finansial, investasi, dan sektor lainnya dibahas".

Dalam pertemuan yang sama, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengusulkan "front bersama BRICS melawan sanksi Barat".

Menurut Presiden Iran, dinamika yang terjadi saat ini tak hanya mengancam kepentingan nasional negara-negara merdeka tapi juga "mengganggu kerja sama global serta membuat pembangunan berkelanjutan mustahil diwujudkan".

Sumber: Anadolu

Baca juga: Presiden China serukan negara BRICS jaga multilateralisme

Baca juga: Hadiri forum BRICS, Prabowo soroti standar ganda hukum internasional

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.