Catatan Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo di Sektor Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Tepat satu tahun setelah dilantiknya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perhatian publik tertuju pada berbagai aspek kinerja pemerintahan, baik di bidang ekonomi, pangan, dan tentunya bidang hukum dan penegakan hukum.

Sebagai salah satu sektor fundamental dalam membangun negara yang berkeadilan dan beradab, hukum memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban, memberi kepastian, dan menjadi fondasi pembangunan nasional.

Di tengah dinamika sosial-politik yang kompleks serta ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap perubahan, menarik tentunya bagi para insan hukum untuk melihat bagaimana kinerja pemerintahan Presiden Prabowo di sektor hukum.

Pembangunan hukum menjadi salah satu prioritas utama program Asta Cita Presiden Prabowo dengan memprioritaskan upaya reformasi hukum serta pemberantasan Korupsi dan Narkoba.

Demikian pula dalam visi Indonesia Emas 2045 maupun dalam Rencana Pemerintah Jangka Panjang maupun Menengah (2025-2029), sektor pembangunan dan reformasi hukum memang mendapat porsi besar.

Presiden Prabowo juga dalam beberapa kali kesempatan termasuk dalam pidatonya pada Sidang Umum Tahunan DPR/MPR, Presiden menyampaikan beberapa hal yang menjadi fokus utama penegakan hukum.

Presiden mengarah pada pembangunan ekonomi rakyat sehingga memerlukan ketegasan untuk memberantas korupsi yang sudah menjadio penyakit kronis di negeri ini. Presiden juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus adil dan berpihak pada rakyat kecil atau berkeadilan sosial.

Sinyalemen refocussing tujuan pembangunan hukum dan reformasi sistem hukum yang disampaikan oleh Presiden tentu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang sasaran Pemerintah dalam pembangunan hukum.