DPRD: Pemprov DKI jangan hanya Retorika saat Bencana Datang

Ilustrasi pembebasan lahan.(MI/Usman Iskandar)

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang. Ia menyatakan salah satu titik kruisal dalam penanganan banjir Jakarta yakni Sungai Ciliwung yang merupakan jalur masuk utama air menuju wilayah selatan Jakarta.

Tanpa pengendalian serius di sepanjang aliran ini, banjir kiriman akan terus menjadi ancaman rutin bagi warga Jakarta. Namun hingga kini, Bun Joi mengatakan proyek normalisasi Kali Ciliwung masih berjalan lambat. 

Dari total rencana 33,6 kilometer, baru 17 kilometer yang lahannya berhasil dibebaskan dan dibangun tanggulnya. Sisanya, sepanjang 16 kilometer, belum tersentuh akibat pembebasan lahan yang belum rampung.

Ia mengatakan, tanpa pembebasan lahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian PUPR tidak bisa melanjutkan pembangunan tanggul melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

“Ini sudah sangat jelas pembagian kewenangannya. Pemerintah pusat siap membangun, tapi Pemprov harus bebaskan lahannya dulu. Tanpa itu, ya proyek normalisasi akan terus tersendat,” ujar Bun Joi kepada Media Indonesia, Selasa (8/7).

Minimnya daerah resapan

Ia juga menyoroti minimnya daerah resapan di sepanjang Ciliwung, akibat pembangunan yang tidak taat aturan tata ruang. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau justru dipenuhi permukiman dan bangunan liar.

“Masalahnya bukan sekadar teknis. Ini soal keberanian politik untuk menertibkan pelanggaran tata ruang dan berpihak pada keselamatan warga,” tegasnya.

Menurutnya, selama fungsi resapan air di kawasan hulu dan tengah terus menurun, maka setiap hujan deras di selatan Jakarta akan menimbulkan risiko banjir kiriman di wilayah hilir. 

“Kalau kita tidak bereskan Ciliwung, maka kita hanya akan berputar di siklus tanggap darurat setiap musim hujan,” tambahnya.

Selesaikan pembebasan lahan

Oleh karena itu, ia mendorong Pemprov menyelesaikan pembebasan lahan yang masih tersisa. Ia menilai penyelesaian normalisasi Ciliwung harus menjadi prioritas anggaran dan kebijakan, bukan hanya retorika saat bencana datang.

“Pemerintah jangan hanya aktif pas banjir, tapi pasif saat musim kemarau. Pembebasan lahan ini harus dituntaskan. PSI akan terus kawal dan suarakan ini dalam setiap rapat bersama eksekutif,” pungkas dia. (Far/I-1)