1 month ago
11
GUBERNUR Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pentingnya harmonisasi antara investasi dan tata ruang dalam pembangunan kawasan timur Indonesia. Ia menyampaikan hal ini saat membuka Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi di Gedung Wanita Bidarawasia, Kamis (10/7).
Dalam forum yang turut dihadiri Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dan Kepala BIG Muh Aris Marfai, Gubernur Anwar menyerukan agar tata ruang dijadikan pijakan utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Kita canangkan tata ruang sebagai dasar dari segala kebijakan pembangunan. Investasi tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat atau merusak lingkungan,” terang Anwar.
Anwar menepis anggapan bahwa kepala daerah yang mematuhi aturan tata ruang dianggap anti-investasi.
Ia menegaskan, bahwa investasi berkualitas justru lahir dari kepatuhan terhadap regulasi, khususnya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Politisi Demokrat itu pun menginstruksikan percepatan penetapan RDTR di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah agar menjadi dasar dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pembangunan, serta penerbitan izin usaha.
“Aturan tata ruang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan investasi,” ujarnya.
Anwar juga menyoroti tantangan ketimpangan infrastruktur di Sulawesi dan kawasan timur Indonesia. Padahal wilayah ini menyimpan kekayaan sumber daya alam yang besar.
“Tantangan kita bukan pada potensi, tapi bagaimana mempercepat pemerataan infrastruktur,” tambahnya.
Melalui forum ini, Anwar berharap, lahir resolusi konkret yang mampu menyeimbangkan investasi dan perlindungan tata ruang, demi pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan.
“Saya yakin mutiara Indonesia akan lahir dari Sulawesi dan bagian timur,” pungkasnya.
Forum ini turut dihadiri oleh sejumlah gubernur dari kawasan Sulawesi, seperti Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Kehadiran para kepala daerah memperkuat semangat kolaborasi lintas provinsi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis tata ruang di kawasan timur Indonesia. (TB/E-4)
