ICSF Desak RUU KKS Tak Cuma Jadi Instrumen Kontrol Negara

Ardi menyebut pemerintah harus membuat RUU KKS dan aturan pelaksana UU PDP sebagai fondasi ekosistem digital yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. "Bukan hanya sebagai instrumen kontrol," ucap Ardi.

Regulasi tersebut, kata Ardi, harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling tarik menarik. Di antaranya kepentingan keamanan nasional versus privasi individu, inovasi versus perlindungan konsumen, hingga kedaulatan digital versus keterbukaan global.

Ardi berujar kontrol negara bukan satu-satunya aspek yang harus didahulukan dalam regulasi digital. Ada aspek-aspek lain yang memerlukan perhatian, seperti dampak terhadap daya saing industri digital nasional, mendorong penelitian dan pengembangan teknologi lokal, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi startup dan usaha kecil menengah untuk berkembang.

Ia menyebut penggodokan regulasi digital merupakan momentum bagi masyarakat Indonesia. "Apakah kita akan menggunakan momentum transformasi digital ini untuk memperkuat demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, atau justru untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan kontrol di tangan segelintir pihak?" tuturnya.

Maka dari itu, Ardi meminta pemerintah dan legislatif untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun RUU KKS dan aturan pelaksana UU PDP. Regulasi digital, kata dia, tidak bisa hanya disusun oleh orang-orang yang duduk di pemerintahan.

Pada 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memasukan RUU KKS ke daftar program legislasi nasional. Setahun berselang, RUU ini diperbaharui agar masuk daftar prolegnas 2020. Kendati saat itu berstatus sebagai RUU usul inisiatif DPR, pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sempat menyiapkan draf tersebut agar dilakukan pembahasan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, saat ini pembahasan RUU KKS masih dalam tahap harmonisasi antarkementerian dan belum bersifat final.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah meminta agar pembahasan RUU KKS ditunda hingga terpenuhinya kajian dan pelibatan publik yang transparan. Dia mengatakan, Komnas HAM juga meminta RUU KKS diselaraskan dengan konstitusi dan instrumen HAM internasional.

Anis menilai, draf RUU KKS yang kini beredar mengandung muatan yang berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas publik hingga berisiko mengabaikan HAM, misalnya pelibatan militer dalam ruang digital sipil yang menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi.

"Ruang siber adalah domain sipil, sehingga pelibatan militer di luar fungsi pertahanan negara berisiko melahirkan penyalahgunaan kekuasaan," kata Anis dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Oktober 2025.

Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini