Kedubes China di Nepal aktifkan tanggap darurat pasca gejolak politik

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China mengatakan Kedutaan Besar Tiongkok di Kathmandu, Nepal, mengaktifkan tanggap darurat menyusul guncangan politik di negara tersebut.

"Setelah demonstrasi meletus di Nepal, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar China di Nepal segera mengaktifkan mekanisme tanggap darurat konsuler dan meminta Nepal untuk secara efektif melindungi keselamatan dan keamanan warga negara serta organisasi milik China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (10/9.

Ketegangan di Nepal bermula pada 4 September saat otoritas Nepal memblokir sejumlah situs media sosial ternama yang gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam batas waktu yang ditentukan.

Protes massal yang sebagian besar melibatkan generasi muda, yang dijuluki media sebagai "Revolusi Gen Z", mulai berlangsung di Ibu Kota Nepal pada Senin (8/9) dan telah menyebar ke sejumlah kota besar di seluruh Nepal.

"Kedubes China terus berkoordinasi dengan warga negara dan lembaga-lembaga milik China di sana untuk memberikan instruksi mengenai tindakan pencegahan keselamatan dan tempat penampungan darurat, serta secara aktif membantu mereka yang membutuhkan," tambah Lin Jian.

Menurut Lin Jian, hingga saat ini, belum ada korban jiwa dari warga negara China.

"Kami mengimbau kepada warga negara dan lembaga kami di Nepal untuk selalu mengikuti perkembangan situasi keamanan di sana, tetap waspada, mengambil tindakan pencegahan keamanan yang efektif, bersiap menghadapi keadaan darurat, hindari bepergian keluar kecuali benar-benar diperlukan, dan jangan ragu untuk menghubungi Kedubes untuk meminta bantuan jika terjadi keadaan darurat," jelas Lin Jian.

Lin Jian juga menegaskan bahwa China dan Nepal adalah sahabat karib dan tetangga dekat satu sama lain.

"China berharap berbagai sektor di Nepal akan menangani masalah domestik dengan tepat dan segera memulihkan ketertiban sosial dan stabilitas nasional," ungkap Lin Jian sembari mengimbau warga negaranya di Nepal untuk terus berhati-hati.

Situasi di Nepal memanas setelah para pengunjuk rasa menerobos gedung parlemen, sehingga memaksa aparat penegak hukum untuk menggunakan meriam air, gas air mata dan peluru tajam. Akibatnya, sejumlah pengunjuk rasa mengalami luka, menurut laporan tersebut.

Protes yang mengakibatkan bentrokan dengan polisi itu juga telah menewaskan 19 pengunjuk rasa dan melukai ratusan orang lainnya.

Pengunjuk rasa yang meminta Perdana Menteri Sharma Oli agar mengundurkan diri, mulai membakar kediaman pribadi Oli yang berada di Kota Baluwatar. Mereka dilaporkan menuntut pertanggungjawaban atas kematian korban dan membakar kediaman sang PM.

Demonstran berhasil menduduki gedung parlemen dan kediaman pribadi Presiden Nepal Ram Chandra Poudel pun turut dimasuki warga. Buntut dari protes tersebut, Perdana Menteri Oli turut mengundurkan diri setelah beberapa menteri terlebih dahulu melakukan hal serupa.

Penyusul pengunduran diri Sharma Oli sebagai PM, Presiden Nepal Ram Chandra Paudel menyatakan mundur pada Selasa.

Melalui sebuah surat permohonan, para perusuh di Nepal mengatakan bahwa negara itu telah berada di bawah kepemimpinan mereka dan menyerukan pembentukan "pemerintahan sipil yang dipimpin seseorang yang diterima secara universal" dan penyelenggaraan pemilu segera,

Sekurangnya 347 orang terluka, puluhan di antaranya dalam kondisi kritis, sementara berbagai rumah sakit dilaporkan penuh. Otoritas setempat masih belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait korban jiwa.

Hingga pada Selasa (9/9) malam militer Nepal mulai mengambil alih kekuasaan. Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan berdialog guna menyelesaikan krisis di negara Himalaya tersebut.

Sedikitnya 1.500 tahanan melarikan diri dari penjara Nakkhu di Lalitpur di tengah kerusuhan, lapor portal Khabarhub. Media setempat juga melansir adanya penembakan di gedung markas besar Kepolisian Nepal.

Baca juga: Nepal berlakukan larangan beraktivitas usai pemerintahan runtuh

Baca juga: Kerusuhan besar di Nepal, Kemlu pastikan WNI tetap aman

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.