MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadhewa menyanggupi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membangun ulang Pondok Pesantren Al Khoziny. Ponpes Al Khoziny ambruk secara tiba-tiba pada 29 September 2025 dan menelan korban jiwa hingga 63 orang.
Namun, Purbaya mengatakan, persetujuan final untuk rencana ini ada di Menteri Bidang Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. "Persetujuan bukan di saya, tapi di Pak Muhaimin, tapi yang jelas Menteri Pekerjaan Umum sanggup, saya sanggup, tinggal persetujuan dari Pak Muhaimin saja," ujar dia sebagaimana dilansir Antara pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Purbaya mengaku tidak masalah jika harus membangun ulang Ponpes Al Khoziny menggunaan APBN. Menurut dia, selama program tersebut tepat sasaran dan tepat waktu, maka Kementerian Keuangan akan setuju. "Kalau saya lampunya hijau terus, modenya mode belanja, asal belanjanya pas, tepat sasaran, tepat waktu. Untuk saya tidak ada masalah kalau Menko Muhaimin setuju," kata Purbaya.
Dalam kesempatan berbeda, Muhaimin telah lebih dulu menyatakan keinginan menyalurkan bantuan untuk Ponpes Al Khoziny. Dia menilai bahwa ponpes yang telah berdiri selama 125 tahun itu pantas dibantu oleh negara.
Menurut Cak Imin -panggilan akrab Muhaimin, pembangunan ulang ponpes itu mendesak dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan. “Ponpes Al Khoziny ini layak dibantu dengan APBN karena kalau jumlah santrinya 1.900 orang mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda?” kata Cak Imin di kantor Kemenko PM, Jakarta, pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Rencana pembangunan ulang ponpes memakai kas negara itu sempat mendulang kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sejumlah legislator meminta pemerintah untuk terlebih dulu mengusut dugaan kelalaian sebagai penyebab ambruknya bangunan ponpes yang mengakibatkan tewasnya 63 orang. Mereka ingin pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut.
Namun, Cak Imin menolak usulan tersebut. Ia menyebut proses investigasi penyebab ambruknya Ponpes Al Khoziny adalah persoalan lain. Proses hukum itu bisa terus berjalan sembari pembangunan ulang tetap berlanjut. Langkah yang ditempuh pemerintah, kata dia, adalah upaya negara melindungi para santri yang kehilangan tempat belajar. “Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar,” katanya.