2 days ago
1
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Bidang Komunikasi Publik, Willy Aditya, memaklumi pengibaran bendera One Piece dari sebagian kelompok masyarakat, terutama kalangan muda. Namun, Willy mengatakan ekspresi politik itu tidak tepat.
“Ini adalah ekspresi politik yang sayangnya salah alamat. Gugatan terhadap pemerintah jangan sampai mengurangi patriotisme atau rasa cinta Tanah Air,” kata Willy dikutip dari keterangan tertulis situs resmi Nasdem, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Willy beranggapan pengibaran bendera One Piece mencerminkan ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam membedakan antara negara dan pemerintah. “Gugatannya ditujukan terhadap pemerintah, tapi yang kena adalah negara,” kata Anggota Komisi XIII ini.
Menurut Willy, pengibaran bendera One Piece sebenarnya tidak bisa disamakan dengan tindakan melecehkan simbol negara. Apalagi simbol itu tidak tergolong dalam bendera terlarang seperti separatis, atau negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Willy menduga ekspresi ini biasanya muncul dari kalangan muda yang penuh energi, idealisme, dan keberanian menggugat ketidakadilan. Namun, menurut dia, semangat itu sering kali tidak dibarengi dengan nalar yang cukup. Lulusan Universitas Gadjah Mada ini meminta publik untuk menyikapi fenomena ini secara proporsional.
Bendera hitam bergambar tengkorak dan tulang bersilang putih ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat. Riki Hidayat, salah seorang warga Kebayoran, menyatakan pengibaran bendera One Piece sebagai simbol protes atau ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dinilai tidak mampu melindungi hak-hak warga negara.
“Ini bukan soal hilangnya rasa nasionalisme, ya,” kata Riki. Menurut dia, nasionalisme akan kehilangan maknanya jika negara tidak memberikan pelindungan yang setimpal dengan pajak yang dibayar oleh rakyat.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemasangan bendera Jolly Roger tersebut sebagai upaya yang dapat memecah belah bangsa. Menurut dia, ada upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui pemasangan bendera tersebut. Ketua Harian Partai Gerindra itu menyampaikan pandangannya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 31 Juli 2025.
Belakangan, dalam keterangan sehari kemudian, Dasco meminta masyarakat tidak perlu membenturkan bendera merah putih dengan One Piece. Sebab banyak generasi tua yang tidak tahu-menahu soal One Piece.
Respons keras disampaikan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Budi menyampaikan ada provokasi dari sejumlah kelompok yang berupaya menurunkan maruah bendera merah putih dan mengganti dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu.
“Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara,” ujarnya pada Jumat, 1 Agustus 2025.
