Revisi KUHAP: Negara Tanggung Kompensasi Korban jika Pelaku tidak Mampu Bayar

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri).(Antara/ Dhemas Reviyanto)

KOMISI III DPR RI dan pemerintah dalam sepakat untuk memasukkan aturan kompensasi bagi korban akan ditanggung oleh negara jika pelaku tindak pidana tak mampu membayar ganti rugi. Aturan itu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan pengaturan ini disesuaikan dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

"Kalau kemarin kan ada restitusi dan lain sebagainya kita menambahkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya," kata Wamenkum Edward saat Rapat bersama Panja KUHAP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).

Edward mengatakan kompensasi tersebut merupakan bentuk kehadiran negara kepada korban jika pelaku tidak memiliki harta untuk membayar ganti rugi. "Jadi ketika korban itu memang mohon maaf, pelakunya kemudian mungkin orang yang tidak mampu tidak ada harta yang bisa disita padahal korban ini kan harus direhabilitasi siapa yang melakukan itu yang mau tidak mau adalah negara yang melakukan itu," jelasnya.

Aturan kompensasi tersebut langsung disetujui dan tidak melalui perdebatan panjang. "Setuju ya?” tanya Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. “Setuju!” jawab para anggota yang hadir. (M-1)