Setahun Prabowo-Gibran, Kabinet Gemuk Sebabkan Tumpang Tindih Kebijakan

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka(Dok.MI)

MENJELANG satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perombakan nomenklatur serta penambahan kementerian dan lembaga baru yakni kabinet gemuk dinilai menurunkan efektivitas kinerja pemerintahan dan tumpang tindih kebijakan.

Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Wahyudi Kumorotomo, salah satu perubahan yang menimbulkan perdebatan ialah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), serta pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga baru dengan status kementerian penuh. Ia menilai hal ini sebagai bentuk proliferasi atau penggemukan kabinet yang memicu tumpang tindih kebijakan, koordinasi semakin rumit, serta lambatnya penyerapan anggaran negara.

“Sejak pembentukan kabinet pada Oktober 2024, sudah terdapat indikasi bahwa kabinet di bawah Presiden Prabowo mengalami proliferasi yang sangat signifikan,” ujar Wahyudi dalam keterangannya, Kamis (16/10).

Menurut Wahyudi, langkah ini semestinya segera dievaluasi. Ia mengingatkan, studi Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2014 telah merekomendasikan jumlah ideal kementerian/lembaga hanya 22, dengan batas maksimal 34 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

“Sekarang jumlah kementerian dan lembaga sudah lebih dari 50. Ini jauh melampaui batas ideal yang pernah direkomendasikan,” tegasnya.

Ia menilai, keputusan memperbanyak kementerian tak lepas dari upaya politik Presiden untuk merangkul sebanyak mungkin unsur partai politik dan ormas dalam struktur kekuasaan. Hal itu menurutnya, memperlambat pencapaian kinerja pemerintah selama setahun terakhir. 

“Akibatnya, tumpang-tindih urusan tak terhindarkan dan koordinasi kebijakan menjadi semakin sulit,” ujar Wahyudi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dampak paling jelas dari penggemukan kabinet adalah meningkatnya beban anggaran negara.

“Lembaga baru, nomenklatur baru, serta pejabat baru tentu membutuhkan akomodasi berupa papan nama, kantor, gaji pejabat setingkat eselon I, dan semua biaya operasionalnya,” ucapnya.

Wahyudi juga menyoroti lambatnya penyerapan anggaran pemerintah pusat dan daerah sebagai konsekuensi dari ketidakjelasan otoritas antar kementerian dan lembaga.

“Padahal, belanja pemerintah yang efektif sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan industri riil, terutama ketika ekonomi sedang menghadapi banyak persoalan,” pungkasnya. (H-4)