Sukses "Usir" Tetangga Arab, Raja Salman Kucurkan Uang Rp67 T di Sini

Jakarta, CNBC Indonesia - Arab Saudi mulai mengerahkan pengaruh politik dan bantuan dana miliaran dolar untuk menguasai kembali Yaman setelah berhasil mendesak Uni Emirat Arab (UEA) keluar dari negara tetangganya tersebut pada akhir tahun lalu. Langkah ini menjadi sinyal kembalinya dominasi Riyadh di kawasan setelah bertahun-tahun memprioritaskan agenda domestik.

Upaya ini menghadapi tantangan besar karena Kerajaan Arab Saudi harus menyatukan berbagai kelompok bersenjata dan suku yang bertikai, sekaligus menopang negara yang runtuh melalui suntikan uang tunai dalam jumlah besar. Di saat yang sama, konflik dengan pemberontak Houthi di utara Yaman masih tertahan oleh gencatan senjata yang rapuh, sementara Riyadh sendiri tengah menghadapi tekanan anggaran di dalam negeri.

Berdasarkan keterangan empat pejabat Yaman dan dua pejabat Barat, Kerajaan Arab Saudi menganggarkan hampir US$ 3 miliar atau setara Rp 50,4 triliun tahun ini untuk menanggung gaji pasukan Yaman dan pegawai sipil. Anggaran tersebut mencakup sekitar US$ 1 miliar (Rp 16,8 triliun) yang dialokasikan khusus untuk gaji pejuang selatan yang sebelumnya dibayar oleh Abu Dhabi.

"Arab Saudi telah bekerja sama dengan kami dan menyatakan kesiapannya untuk membayar semua gaji secara penuh," ujar Menteri Informasi Yaman, Muammar Eryani dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Jumat (6/2/2026).

Eryani menambahkan bahwa dukungan Saudi akan memungkinkan Yaman untuk mengatur ulang faksi-faksi bersenjata dan membawa mereka di bawah otoritas negara. Riyadh berambisi menciptakan kisah sukses di wilayah Yaman yang dikendalikan oleh pemerintah yang diakui secara internasional guna menekan Houthi untuk berunding, sembari memperkuat pasukan pemerintah jika konfrontasi militer kembali diperlukan.

Riyadh juga memberikan iming-iming politik kepada kelompok separatis Yaman dengan menyatakan bahwa impian lama mereka untuk membentuk negara merdeka bisa terwujud setelah konflik dengan Houthi selesai. Total paket keuangan Saudi untuk Yaman, termasuk proyek pembangunan dan dukungan energi, diperkirakan bisa melampaui US$ 4 miliar (Rp 67,2 triliun) pada tahun ini saja.

Pemerintah UEA melalui kantor medianya menyatakan telah mendedikasikan sumber daya yang signifikan selama lebih dari satu dekade untuk keamanan dan kemanusiaan di Yaman. Namun, setelah menarik pasukannya tahun lalu, UEA menegaskan tidak lagi terlibat dalam urusan Yaman dalam aspek apa pun.

"Sekarang hanya ada satu kapten untuk kapal ini, bukan banyak. Itu seharusnya berarti kecil kemungkinan kapal ini akan tenggelam," kata seorang pejabat Barat yang mengetahui perkembangan tersebut.

Pejabat tersebut menilai Riyadh kini sedang membeli loyalitas dan stabilitas, meskipun banyak pihak mempertanyakan apakah dukungan finansial tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Yasmine Farouk, Direktur Proyek Teluk di International Crisis Group, menyebut Arab Saudi kini menjadi "pemilik tunggal" dari masalah di Yaman sehingga memprioritaskan alokasi sumber daya ke sana.

Di lapangan, Riyadh telah melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh Dewan Transisi Selatan (STC) yang sebelumnya didukung UEA. Setelah sempat menahan mereka untuk dimintai keterangan pasca-bentrokan Desember lalu, Riyadh kini memfasilitasi mereka di hotel bintang lima dan menanggung seluruh biaya hidup mereka.

"Rasanya menyenangkan berada di sisi pemenang, bahkan jika sebelumnya Anda adalah pihak yang kalah," kata seorang pejabat separatis kepada Reuters.

Meskipun Riyadh berharap konflik Yaman dapat diselesaikan pada akhir tahun ini atau setidaknya pada 2026, para ahli menilai tantangan ekonomi tetap menjadi ganjalan utama. Di kota pelabuhan Mukalla, seorang guru bernama Mohammad Al-Akbari mengungkapkan keprihatinannya atas ekonomi perang yang mengakar, di mana gaji guru hanya sekitar US$30 (Rp504.000) per bulan, sementara seorang pejuang muda bisa berpenghasilan setidaknya US$250 (Rp4,2 juta).

"Ketika kami mengajar anak-anak, mereka bertanya, apa yang harus saya lakukan dengan pendidikan ini?," tutur Akbari menggambarkan sulitnya membayangkan kehidupan damai di luar militerisme.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]