USABC serukan penyelarasan demi akselerasi transisi ekonomi sirkular

Jakarta (ANTARA) - US-ASEAN Business Council (USABC) menyerukan penyelarasan kolaborasi antara sektor swasta dan publik guna mengakselerasi transisi menuju ekonomi sirkular di kawasan Asia Tenggara.

Chief Country Representative Indonesia, USABC, Nugraheni Utami menuturkan bahwa penyelarasan kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah wajib oleh produsen (Extended Producer Responsibility/EPR) yang praktis dan ramah investasi, yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan pengelolaan siklus produk kemasan di seluruh kawasan.

“Kesepakatan regional atas prinsip utama yang kemudian didukung oleh proses pelaporan yang transparan, akan menciptakan persaingan yang adil bagi industri,” kata Nugraheni sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Penyelarasan di tingkat regional, lanjutnya, juga mendorong investasi dalam infrastruktur yang dibutuhkan untuk menghadirkan sistem EPR yang efektif dan inklusif, serta meningkatkan hasil ekonomi sirkular untuk kemasan.

Nugraheni menuturkan bahwa penerapan sistem EPR yang efektif di Asia Tenggara menghadapi tantangan tersendiri, termasuk integrasi sektor informal yang sangat luas, keterbatasan kapasitas, serta dukungan institusional, dan kendala pendanaan.

Minimnya data sampah juga turut menghambat penetapan target dan pengukuran kinerja, yang membuatnya penilaian terhadap dampak nyata dari upaya yang telah berjalan menjadi sulit.

Seiring negara anggota ASEAN mulai meninggalkan model lama 'take-make-dispose' (sekali pakai), USABC menegaskan bahwa pendekatan yang terpadu menjadi kunci.

USABC menilai bahwa standar yang selaras di kawasan memberikan kepastian bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam infrastruktur daur ulang lokal, karena adanya peraturan yang jelas dan konsisten yang juga mendorong kelancaran pergerakan serta pertukaran material antarnegara di pasar ASEAN.

“Kerangka EPR yang jelas, diwajibkan pemerintah, dan dijalankan oleh industri sangat penting untuk memperluas solusi ekonomi sirkular di kawasan ASEAN,” kata Nugraheni.

Adapun pada Agustus lalu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan ketentuan mengenai EPR berpotensi diterbitkan tahun ini dengan implementasi bertahap. Saat ini, kementerian sedang menyelesaikan instrumennya yang diperlukan.

Untuk proses implementasi yang bertahap untuk kewajiban EPR tersebut, Hanif mengatakan hal itu diperlukan karena prosesnya melibatkan berbagai pihak tidak hanya kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin), selain juga pihak pemangku kepentingan lain.

EPR merupakan kewajiban produsen untuk bertanggung jawab terhadap sampah plastik yang dihasilkan kemasan produknya. Tanggung jawab itu termasuk menarik kembali sampah produknya dan merancang kemasan multiguna sehingga sampah tidak akan berakhir di TPA.

USABC yang terbentuk pada 1984, telah menjadi organisasi advokasi utama bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan ASEAN.

Baca juga: Indonesia serukan ASEAN dukung kesepakatan global atasi polusi plastik

Baca juga: KLH: Lima daerah di Indonesia raih penghargaan lingkungan dari ASEAN

Baca juga: Kota Padang masuk nominasi ASEAN ESC Award untuk wakili Indonesia

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.