Dapat Rehabilitasi, Proses Hukum Ira Puspadewi Berhenti dan Dinilai Bukan Pidana

Mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dkk mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Pemberian rehabilitasi ini hanya selang beberapa hari usai vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Lalu, bagaimana dengan proses selanjutnya?

Pakar hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menyebut proses hukum terhadap Ira dkk seharusnya berhenti dengan adanya rehabilitasi tersebut. Sebab, kondisi Ira dkk akan dikembalikan menjadi semula sebagaimana sebelum perkara ini ada.

"Untuk Bu Ira sendiri ya jelas tidak perlu kemudian nanti banding, kasasi, karena dengan rehabilitasi ini maka sudah dikembalikan kepada status harkat dan martabat semula," kata Aan kepada wartawan, Kamis (27/11).

"Jadi tindak lanjut dari vonis berupa eksekusi 4,5 tahun (penjara) tidak diperlukan lagi, sehingga hanya tinggal pembebasan Bu Ira dan dua orang lainnya," sambung dia.

Dia menambahkan, dengan adanya rehabilitasi ini, maka perbuatan Ira dkk yang sebagaimana didakwakan KPK dipandang bukan merupakan tindak pidana.

"Kalau rehabilitasi ini bisa dua-duanya. Ya, perbuatannya bukan tindak pidana atau memang dia tidak terbukti melakukan tindak pidana," ucap Aan.

Aan menambahkan, selama ini Ira telah menjalani proses hukum, bahkan hingga pengadilan. Sehingga, pemberian rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan hak-haknya.

"Presiden hanya mengembalikan, me-restore dari posisi yang ada saat ini sebagai tahanan, ditahan dengan posisinya, kemudian sebagai terdakwa kan. Nah, di-restore ke sebelum posisi sebagai tersangka maupun terdakwa. Jadi posisinya bebas," paparnya.

Adapun rehabilitasi diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Ira dan dua direksi ASDP lainnya, M Yusuf Hadi dan M Adhi Caksono.

Pemberian rehabilitasi ke Ira dkk itu diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Dari hasil komunikasi dengan pemerintah, Alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi atas 3 nama tersebut," kata Sufmi Dasco dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/11).

Pemberian rehabilitasi itu merupakan hasil masukan dari masyarakat terkait proses hukum yang dijalani Ira Puspadewi dkk.

"Kami menerima aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat. Kemudian kami melakukan kajian hukum terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak Juli 2024," tambah dia.

Ira Puspadewi dkk dituding terlibat kasus dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi kapal PT Jembatan Nusantara. KPK mendakwa perbuatan Ira dkk memperkaya orang lain dalam kasus tersebut dan perbuatan mereka disebut telah merugikan keuangan negara hingga Rp 1,27 triliun.