Kemenperin Sesalkan Insentif Otomotif Tahun Depan Sudah Ditolak Duluan

Jakarta, CNBC Indonesia - Polemik penolakan insentif otomotif tahun depan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendapat respons dari Kementerian Perindustrian.

Kebijakan yang sejatinya dirancang untuk mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor itu disebut sebagai insentif yang paling ditunggu-tunggu pelaku usaha hingga konsumen.

Kemenperin menilai keputusan penolakan tersebut berpotensi menghambat geliat sektor manufaktur yang tengah berupaya memperkuat pemulihan.

Kebijakan insentif tersebut disiapkan untuk memberikan dorongan menyeluruh pada ekosistem otomotif yang saat ini menghadapi tekanan permintaan. Perumusan insentif dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi industri serta kebutuhan pelaku usaha di seluruh rantai produksi

"Pak menteri tadi menjawab pertanyaan serupa dari kawan Forwin (Forum Wartawan Otomotif) di Bogor. Intinya Pak menteri menyayangkan ada pernyataan itu karena Kemenperin baru merumuskan insentif otomotif tapi ditolak, padahal insentif itu ditunggu-tunggu industri otomotif, pekerja industri otomotif, oleh konsumen industri otomotif," kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif dalam rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) November 2025 di Kemenperin, Kamis (27/11/2025).

Febri menegaskan bahwa manfaat insentif otomotif tidak hanya dirasakan industri inti, tetapi juga sektor pendukung hingga perdagangan dan pembiayaan. Ia menjelaskan bahwa dengan adanya stimulus, perputaran ekonomi di seluruh lapisan rantai pasok dapat meningkat. Mulai dari pemasok komponen tier 1 hingga tier 3, hingga perusahaan pendukung seperti leasing dan dealer, semuanya berpotensi terdorong kembali bergerak.

"Insentif itu akan menggerakkan semua lini produksi, tier 1,2, 3 bahkan bahkan di luar sektor manufaktur misal finance, perdagangan, kalau ada insentif maka penjualan otomotif naik, artinya utilisasi produksi naik, kalau utilisasi naik, maka rantai pasok dari hulu akan bergerak, misalnya membeli bahan baku lebih banyak, suplier menyerap tenaga kerja baru lebih banyak," tutur Febri..

"Masyarakat senang dapat kendaraan baru dengan lebih murah, pemerintah juga senang," lanjutnya

Ia kemudian menambahkan bahwa perhitungan fiskal pemerintah sebenarnya memperlihatkan bahwa pengurangan pajak pada tahap akhir dapat terkompensasi oleh peningkatan penerimaan di tahap produksi dan distribusi. Kemenperin menilai logika ekonomi ini seharusnya menjadi pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditolak. Multiplier effect otomotif memiliki daya ungkit signifikan terhadap penerimaan negara maupun penciptaan lapangan kerja.

"Memang adanya insentif pajaknya berkurang, contoh di jaman covid hilang Rp1 tapi pemerintah bisa mendapat, ketika beli komponen otomotif terkena pajak juga, hilang Rp1 tapi multiplier effect backward linkage dan power linkage pajak mendapat Rp 3," ujar Febri.

Artinya, insentif bukan hanya soal angka fiskal, tetapi sinyal pemerintah bahwa industri strategis mendapat dukungan untuk tumbuh berkelanjutan. Ia menyebut penolakan insentif dikhawatirkan justru menurunkan optimisme pelaku usaha.

"Jadi insentif industri otomotif membuat semua komponen dalam ekosistem industri otomotif baik hilir maupun hulu semuanya happy, jadi kalau ada yang menolak, jadi tidak happy nanti," kata Febri.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menyebut bahwa insentif otomotif tidak masuk ke dalam skema insentif di tahun depan.

"Insentif tahun depan tidak ada. Karena industrinya sudah cukup kuat. Apalagi sudah pameran di sini, kuat banget," katanya Rabu (26/11/2025)

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]