MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp 7 triliun untuk realisasi program sekolah rakyat pada 2025. Dia memastikan jumlah anggaran untuk sekolah rakyat itu akan meningkat pada tahun berikutnya.
Saat ini Sri Mulyani enggan memerincikan besaran kenaikan anggaran sekolah rakyat. Sebab, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikannya dalam sidang tahunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Pak Presiden nanti pada tanggal 15 Agustus menyampaikan APBN 2026 yang akan dibahas dengan DPR, termasuk sekolah rakyat yang anggarannya meningkat cukup besar," kata dia saat saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 9 Agustus 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Sri, pemerintah perlu meningkatkan anggaran sekolah rakyat seiring bertambahnya jumlah siswa dan lembaga pendidikan. Per September, pemerintah memastikan sudah ada 159 sekolah yang berjalan. Sementara pada 2026 pemerintah ingin jumlah sekolah itu bertambah menjadi 200 unit di seluruh Indonesia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, mayoritas dana dari anggaran dan pendapatan belanja itu akan dialokasikan untuk kebutuhan operasional. "Tempat tinggal, listrik, air, internet, seragam, laptop, itu tadi juga ada (gaji) pemimpin asrama, guru pendamping, kepala sekolah, hingga guru pengajar," katanya merincikan.
Menteri Sri menjelaskan, anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk tahun ini tidak semuanya dikelola oleh Kementerian Sosial. Anggaran itu juga mencakup dana untuk kebutuhan pengadaan lahan dan pembangunan gedung sekolah rakyat yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Selain itu masalah anggaran untuk rekrutmen dan operasional guru berada dalam wewenang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. "Ini kolaborasi semua. Tahun depan (anggaran) meningkat karena operasionalnya satu tahun untuk 200 sekolah yang akan berjalan," tuturnya kemudian.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, per 1 Agustus jumlah sekolah rakyat yang telah beroperasi mencapai 67 titik di seluruh Indonesia. Dari target 100 sekolah rakyat yang dibuat di tahap pertama, pemerintah harus meluncurkan 33 unit pendidikan lain di bulan ini.
Belum tuntas target itu, Kementerian Sosial terus mengejar peluncuran sekolah rakyat di luar sasaran awal. "Di bulan September nanti, jika sarana-prasarananya sudah siap, maka akan tambah lagi 59 titik. Dengan begitu, secara keseluruhan nanti akan ada lebih dari 15.000 siswa rakyat sekolah rintisan," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa yang akrab disapa Gus Ipul itu.