Stok BBM di SPBU Swasta Kosong, ESDM Pastikan Tak Ada Kelangkaan!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Hal tersebut merespons kosongnya beberapa produk BBM di SPBU Swasta seperti Shell dan BP-AKR dalam waktu sepekan terakhir.

Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman membantah adanya kabar kelangkaan BBM di kalangan masyarakat. Hanya saja, ia mengakui adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam penggunaan BBM non subsidi.

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah sejatinya telah memberikan tambahan alokasi volume BBM untuk SPBU swasta sebesar 10% dibanding tahun 2024. Tambahan ini diharapkan dapat dimanfaatkan badan usaha swasta untuk memperkuat distribusi BBM.

"Ini banyak sekali berita-berita yang beredar Jadi saya sampaikan tidak ada kelangkaan BBM Itu yang penting dijadikan catatan," kata Laode ditemui di Kantornya, Selasa (9/9/2025).

Meski demikian, guna mengatasi persoalan menipisnya pasokan BBM non subsidi sejumlah SPBU swasta, Kementerian ESDM mendorong adanya sinkronisasi pasokan BBM. Dimana, dalam proses sinkronisasi ini, badan usaha swasta diminta untuk membeli BBM dari Pertamina.

"Jadi pagi tadi kami telah mengundang Badan Usaha Swasta, SPBU Swasta dan minggu lalu juga kami sudah sinkronisasikan volume-nya dengan Pertamina Patra Niaga. Pagi tadi kita sudah rapat," kata Laode.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membeberkan biang kerok menipisnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Misalnya seperti Shell dan BP-AKR terutama dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut dia, menipisnya stok BBM badan usaha swasta terjadi seiring adanya peralihan konsumsi BBM subsidi ke non-subsidi dengan volume mencapai 1,4 juta kiloliter (KL). Hal ini disebabkan oleh penerapan kewajiban penggunaan QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi di SPBU Pertamina.

"Jadi ini terjadi peningkatan. Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter, yang ini BBM jadi. Ke non subsidi. Jadi itu yang menyebabkan itu ada peningkatan permintaan untuk badan swasta," ungkap Yuliot ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).

Yuliot mengatakan banyak masyarakat yang sejatinya belum melakukan pendaftaran QR Code untuk mengisi BBM subsidi. Ini terjadi lantaran kapasitas mesin (CC) kendaraan yang mereka miliki tidak sesuai ketentuan, sehingga akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi.

"Sementara masyarakat karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin itu CC kendaraannya tidak sesuai, terjadi shifting yang tadinya dari subsidi Pertalite itu menjadi non subsidi," katanya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Video: Konsumsi BBM Saat Musim Mudik Turun, Ternyata Ini Alasannya!