Adaksi Desak Negara Bayar Utang Tukin Dosen yang Belum Dibayar Sejak 2020

ALIANSI Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) mengungkapkan negara masih memiliki utang tunjangan kinerja atau tukin dosen yang belum dibayarkan sejak 2020. Ketua ADAKSI, Anggun Gunawan, menyebut tunggakan ini bukan lagi sekadar kekeliruan administrasi, melainkan kewajiban hukum negara yang sudah berjalan lima tahun tanpa kejelasan.

“Secara hukum, hak tukin kami sejak 2020 itu jelas. Ada dasar Perpres Nomor 136 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2020. Tapi sejak 2020 sampai 2024 tidak pernah dibayarkan. Itu artinya sudah berubah menjadi liability negara,” kata Anggun saat dikonfirmasi pada Jumat, 21 November 2025.

Anggun mengatakan apabila dikalkulasi, utang tukin yang belum dibayarkan negara sejak 2020-2024 itu sebesar Rp 15 triliun.

Pernyataan Anggun itu merujuk pada hasil audiensi resmi ADAKSI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pagi tadi di Kementerian Keuangan. Anggun mengatakan soal jumlah utang Rp 15 triliun itu belum dibahas bersama Menkeu.

Tempo telah berupaya menghubungi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ihwal jumlah total utang tukin yang belum dibayarkan negara kepada para dosen. Namun sampai berita ini ditulis, Purbaya belum memberikan respons.

Anggun mengungkapkan pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu menjadi forum pertama para dosen ASN menyodorkan catatan lengkap mengenai tunggakan tukin dan persoalan keuangan perguruan tinggi negeri (PTN) yang mereka nilai kacau secara struktural. Menurut dia, dari pertemuan tersebut, Menteri Keuangan menyatakan kesiapan membayarkan rapelan tukin 2020–2024, tapi ada syarat administratif yang harus dipenuhi.

“Pak Menteri menyampaikan bahwa negara pada prinsipnya siap membayar. Tapi pencairan hanya bisa dilakukan setelah Kemendiktisaintek mengajukan permohonan resmi. Selama lima tahun ini permohonan itu ternyata tidak pernah diajukan,” ujar Anggun.

Menurut Anggun, jawaban tersebut sekaligus memperjelas sumber mandeknya pencairan tukin. “Kalau begitu, bola sudah jelas ada di Kemendiktisaintek. Kami akan mendorong mereka segera mengirimkan surat resmi,” katanya.

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar Mangihut Simatupang membantah tudingan Adaksi soal penyebab tukin dosen sejak 2020-2024 tak kunjung dibayarkan. Togar mengatakan pada rapat dengan Kemenkeu beberapa bulan lalu, saat Sri Mulyani masih menjadi menteri, persoalan tukin sudah selesai dibahas.

Menurut Togar, semua sudah sepakat untuk tidak lagi mengungkit pembayaran tukin dosen sejak 2020-2024 tersebut. Togar meminta agar Adaksi dapat memahami kondisi keuangan negara di tahun tersebut. “Saat itu kita lagi Covid. Jadi enggak punya duit negara,” ujarnya saat dihubungi.

Selain itu, Togar mengungkapkan sulit untuk mencari catatan kinerja para dosen di tahun tersebut. “Enggak ada catatan kerjanya. Jadi enggak bisa dibayarkan. Terus secara regulasi memang belum sempat dikerjakan oleh kementerian saat itu,” kata dia.

Togar menegaskan saat ini nomenklatur yang berlaku sudah berbeda. Sehingga, Kemendiktisaintek saat ini tidak dapat memenuhi permintaan pembayaran tukin di periode 2020-2024 tersebut. “Masa penganggarannya sudah lewat. Sudah enggak bisa. Secara yuridis, secara faktual seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan,” ujar Togar.