Agus Jabo Ajak Muhammadiyah Bersinergi Perkuat Program Pemberdayaan Sosial

INFO NASIONAL – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam pengentasan kemiskinan nasional melalui strategi pemberdayaan masyarakat. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa Presiden menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga zero percent pada tahun 2026 dan tingkat kemiskinan nasional berada di bawah 5 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, penguatan dan perluasan program pemberdayaan menjadi fokus utama.

“Untuk pemberdayaan ini, karena Pak Menteri bilang ini Indonesia, enggak boleh kecil dan parsial, harus masif. Kita sedang mendesain bagaimana supaya pemberdayaan ini bisa masif, supaya daerah-daerah miskin bisa cepat kita selesaikan,” ujar Agus Jabo saat bertemu dengan Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) PP Muhammadiyah, Mariman Darto, di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat, 21 November 2025 lalu.

Salah satu langkah strategis Kemensos adalah memperkuat kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Para pendamping PKH ditargetkan mampu menggraduasi setidaknya 10 KPM setiap tahun untuk kemudian diarahkan mengikuti program pemberdayaan.

“Satu pendamping PKH diminta graduasi 10 KPM, berarti di Tahun 2026 itu kira-kira targetnya sekitar 350.000 KPM, itu yang lewat pendamping,” jelasnya.

Selain itu, Kemensos juga tengah mengembangkan Kampung Berdaya di sembilan desa sebagai proyek percontohan. Salah satu di antaranya berada di Desa Kalisalak, yang mengembangkan produk kerajinan dari eceng gondok melalui kolaborasi dengan sektor swasta, termasuk PT MAP.

“Kita ingin membangun kampung-kampung berdaya Kemensos, kayak di Desa Kalisalak misalkan kita bekerja sama dengan swasta. Kemarin kita sudah ekspor ke Amerika,” tutur Agus Jabo.

Ia berharap Muhammadiyah dapat terlibat langsung dalam memperluas implementasi program ini. Menurutnya, sinergi dengan organisasi besar seperti Muhammadiyah akan mempercepat akselerasi pemberdayaan masyarakat di daerah.

“Nah kalau bisa MPKS bisa sinergi dengan pemberdayaan sosial, wah top banget. Dengan Dinsos, wah top banget,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MPKS PP Muhammadiyah, Mariman Darto, menyambut baik ajakan kolaborasi dari Kemensos. Muhammadiyah sendiri menaungi lebih dari 213 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang aktif menjalankan program pemberdayaan, termasuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

“Di Jawa Tengah kan memang LKS banyak Pak, itu kan memang banyak kegiatan sosialnya, kemandiriannya, ekonominya Pak,” ujar Mariman.

Untuk mendukung operasional lembaga tersebut di berbagai daerah, Mariman mengusulkan harmonisasi kebijakan terkait perizinan LKS agar lebih sederhana, terintegrasi, dan seragam dari pusat hingga daerah.

Sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi penguat dalam percepatan transformasi sosial, ekonomi, dan kemandirian masyarakat—menuju bangsa yang lebih sejahtera dan inklusif.(*)