Apa Saja yang Disepakati Pemerintah Soal Evaluasi MBG Usai Rentetan Kasus Keracunan

PEMERINTAH menggelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk membahas kelanjutan program makan bergizi gratis atau MBG usai kasus keracunan massal bersumber dari menu itu melonjak. Rapat digelar selama tiga jam di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta pada Ahad, 28 September 2025.

Rapat koordinasi ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Kemudian hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq.

Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan ada enam poin yang disepakati dalam rapat koordinasi perihal kelanjutan MBG ini. Dia berujar, pemerintah bersepakat menutup satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang bermasalah. Asesmen penutupan itu dilakukan selama masa evaluasi dan investigasi berlangsung.

Hal lain yang disepakati, Zulhas menjelaskan perihal juru masak di SPPG atau dapur MBG. Pemerintah, ujar dia, bakal mengevaluasi kedisiplinan, kualitas, hingga kemampuan seluruh juru masak yang bekerja untuk SPPG.

"Ketiga, SPPG sudah diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya kualitas dan alur limbah," kata Zulhas seusai rapat koordinasi pada Ahad, 28 September 2025.

Poin kesepakatan keempat, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar terlibat aktif dalam mengawasi program prioritas pemerintah ini. Zulhas mengatakan para stakeholder diperintahkan untuk tidak saling menunggu dalam memonitor program MBG.

Zulhas melanjutkan, rapat koordinasi juga menyepakati untuk mewajibkan seluruh dapur MBG memiliki sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS. Adapun SLHS merupakan pengakuan tertulis dari dinas kesehatan bahwa suatu usaha telah memenuhi standar baku mutu, serta persyaratan kesehatan higienis, dan sanitasi.

Poin terakhir yang disepakati perihal kelanjutan program MBG ialah pemberdayaan layanan kesehatan. Zulhas berujar pemerintah bakal memanfaatkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan unit kesehatan sekolah (UKS) untuk ikut memantau SPPG secara rutin.

"Intruksikan Puskesmas dan UKS-UKS itu ikut secara aktif tanpa diminta," ujar Zulhas. 

Hingga September 2025, program makan bergizi gratis telah memakan korban keracunan lebih dari 6000 siswa. Kasus teranyar sekaligus terbanyak terjadi di Kabupaten Bandung Barat dengan korban sebanyak 1.309 orang. 

Menanggapi kasus keracunan MBG, Presiden Prabowo Subianto mengatakan peristiwa ini sebagai nmasalah besar. Ia juga mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program prioritas janji kampanyenya itu.

Namun ia mengingatkan agar jangan sampai keracunan MBG dipolitisasi. Sebab, dia menilai untuk memberi makan ke puluhan juta anak pasti ada rintangannya. “Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan. Mereka itu makan hanya nasi pakai garam,” ujar Prabowo, Sabtu, 27 September 2025.