Cegah Keracunan MBG, Menkes Targetkan Semua SPPG Memiliki Sertifikat Kelayakan Dalam Sebulan

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG mendapatkan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dalam waktu satu bulan. Kebijakan ini merupakan salah satu poin perbaikan yang dijanjikan pemerintah setelah meluasnya kasus keracunan MBG.

"Sertifikat kebersihan dan layak sanitasi ini kita akan percepat supaya semua SPPG yang ada, memenuhi standar dari kebersihan dan standar dari orang-orangnya juga," kata Budi Gunadi dalam konferensi pers di gedung Kementerian Kesehatan, Ahad, 28 September 2025.

SLHS merupakan pengakuan tertulis dari Dinas Kesehatan bahwa suatu usaha telah memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan higienis serta sanitasi.

Budi menuturkan pihaknya belum mengetahui berapa jumlah pasti SPPG yang belum memiliki sertifikat kelayakan. Namun, ia meyakini jumlah tersebut masih cukup banyak. Adapun sebelumnya data Kantor Staf Kepresidenan mengungkapkan dapur yang bersertifikat hanya 34 saja dari total 8.583 SPPG yang sudah beroperasi pada 22 September 2025.

Menkes Budi memastikan pemerintah akan segera mendorong para pengusaha mengurus sertifikat tersebut. "Diharapkan semua satu bulan selesai ya," ujar dia. 

Budi menyadari betul sertifikat kelayakan ini belum cukup untuk memastikan kasus keracunan makan bergizi gratis tidak terulang. Ia percaya bagaimana pun perlu ada pengawasan yang ketat dalam proses masak hingga distribusi makanan. 

Kemenkes, kata dia, sudah bersepakat dengan Badan Gizi Nasional akan bersama-sama mengontrol proses makanan, dari mulai memilih bahan,mengolah, hingga menyajikannya. "Itu sudah kami sepakati bahwa nanti akan kami bantu bersama sama agar tidak terjadi lagi," ujar dia. 

Keputusan untuk mempercepat sertifikasi uji kelayakan dapur ini merupakan satu dari enam poin yang disepakati pemerintah dalam rapat koordinasi lintas Kementerian pada Ahad, 28 September 2025. Lima poin perbaikan lainnya adalah menutup dapur bermasalah selama masa evaluasi berlangsung, lalu mengevaluasi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG. 

Kemudian, SPPG diwajibkan untuk mensterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya kualitas dan alur limbah. Seluruh Kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan program MBG wajib proaktif dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini. 

Terakhir, pemerintah akan memberdayakan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan unit Kesehatan sekolah (UKS) untuk ikut memantau SPPG secara rutin.