Daftar Keinginan Buruh dari Pidato Nota Keuangan-RAPBN 2026 Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Setiap tahun, menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia, Presiden akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026 dalam Sidang Bersama DPR/ MPR RI. Biasanya, rangkaian agenda itu digelar pada tanggal 16 Agustus. Namun, tahun ini, digelar pada tanggal 15 Agustus 2025, bertepatan di hari Jumat.

Sidang bersama dengan agenda Pidato Kenegaraan serta Pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 2026 kali ini akan jadi yang pertama bagi Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu menjadi sorotan dan dinanti oleh semua pihak, termasuk kalangan pekerja di Indonesia. 

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat mengaku menantikan pernyataan Presiden Prabowo terkait perlindungan daya beli dan pengendalian harga kebutuhan pokok.

"Yang pertama dari kami ya, dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi. Kami mohon dengan sangat ketika nanti pidato di Nota Keuangan, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, kami ingin beliau juga menyampaikan yang pertama terkait dengan perlindungan daya beli dan pengendalian harga kebutuhan pokok," kata Mirah kepada CNBC Indonesia, Rabu (13/8/2025).

Kata dia, harga kebutuhan pokok sejak pertengahan 2024 hingga sekarang luar biasa tinggi dan cenderung tidak terkendali. Ia berharap Presiden memastikan inflasi terkendali, khususnya harga pangan, listrik, dan BBM.

"Kami juga meminta kepada beliau, berharap penuh untuk strategi konkret agar kenaikan harga itu tidak menggerus gaji para buruh atau pekerja Indonesia," lanjutnya.

Apalagi, sudah menjelang masa penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang biasanya dilakukan pada Oktober-November 2025.

"Kami berharap komitmen terhadap pengupahan ini yang lebih mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Jadi bukan lagi berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi lebih dipertimbangkan lebih utama adalah kebutuhan hidup layak. Kemudian juga adanya kepastian bahwa UMP atau UMK 2026 nanti itu tidak ada stagnan di tengah-tengah kehidupan biaya hidup," tegas Mirah.

Harapan berikutnya, menurut dia, adalah penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas dan perlindungan bagi pekerja kontrak.

"Pekerja kontrak ini kan banyak juga yang belum mendapatkan jaminan sosial, juga upahnya belum layak. Jadi terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan, tentu penciptaan lapangan pekerjaan yang layak, yang bukan sekadar padat karya dan juga upah murah. Lalu kemudian juga kami berharap ada pengawasan yang cukup ketat lagi terhadap outsourcing dan kontrak agar tidak merugikan para buruh pekerjaan Indonesia," paparnya.

Mirah juga mendorong adanya penguatan jaminan sosial dan perlindungan kesehatan, termasuk perbaikan layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. "Di kesempatan ini juga kami berharap ada bantuan iuran bagi pekerja buruh yang berpenghasilan rendah dan pekerja informal," ucap dia.

Tak kalah penting, ia meminta pemerintah memberi perhatian lebih kepada buruh migran dan pekerja sektor informal.

"Langkah konkritnya mungkin ya, melindungi buruh migran dari kekerasan dan juga eksploitasi. Dan kalau yang untuk pekerja sektor informal, kami berharap ada program pemberdayaan agar mereka bisa naik kelas menjadi pekerja formal," kata Mirah.

Selain itu, Aspirasi menuntut keterlibatan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk dalam pembahasan undang-undang baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

"Kami berharap ada pelibatan atau keterlibatan serikat pekerja dalam hal perumusan Undang-Undang Tenagerja yang baru. Meskipun kita bukan pembuat Undang-Undang, pembuat Undang-Undang kan DPR dan pemerintah, tapi kami berharap prosesnya itu dilibatkan. Jadi di sana juga ada komitmen dialog sosial atau sosial dialog yang setara antara pemerintah, pengusaha dan juga serikat pekerja," jelasnya.

"Intinya sih pidato Presiden nanti bukan hanya soal target ekonomi di atas kertas gitu ya, tapi juga sentuhan langsung kesejahteraan, yang menyentuh langsung kesejahteraan. Kemudian pekerja upah layak dan perlindungan kerja yang lebih manusiawi," tukas Mirah.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berharap pemerintah memberi perhatian khusus pada meningkatnya jumlah pekerja rentan.

"Pemerintah diharapkan menurunkan jumlah pekerja rentan (pekerja informal dan pekerja tanpa hubungan kerja) yang semakin meningkat akibat kontraksi ekonomi global dan meningkatnya pekerja platform digital tanpa perlindungan kerja," kata Elly kepada CNBC Indonesia, Rabu (13/8/2025).

Ia menekankan perlunya langkah konkrit melalui kebijakan baru agar pekerja informal bisa beralih menjadi pekerja formal dengan hak dan perlindungan yang memadai.

"Perlu regulasi baru untuk mempercepat transformasi pekerja informal ke pekerja formal," tegasnya.

Selain itu, Elly juga meminta agar pemerintah ke depan memprioritaskan perluasan jaminan sosial hingga mencakup seluruh pekerja di Indonesia.

"Perluasan kepesertaan jaminan sosial ke seluruh pekerja (universal coverage) hendaknya menjadi prioritas pemerintah ke depan, untuk mencegah perluasan kemiskinan," pungkasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Gus Ipol Lapor ke Prabowo, Bansos Cair Rp 18 Triliun di Kuartal I-2025