Dapur MBG Kini Wajib Lengkapi Tiga Jenis Sertifikasi

PEMERINTAH berencana meningkatkan pengawasan program makan bergizi gratis (MBG) di tengah kasus-kasus keracunan di sekolah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib melengkapi tiga jenis sertifikasi untuk mencegah insiden keracunan makanan terjadi.

Menurut Budi Gunadi, tiga sertifikasi tersebut adalah untuk aspek kebersihan, keamanan pangan dan halal. "Sertifikasi ini sebagai proses standarisasi awal, minimalnya seperti apa," kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Budi berujar sertifikasi kebersihan untuk SPPG berasal dari Kementerian Kesehatan. Sertifikasi itu adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.

Selain itu, SPPG wajib memiliki sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points atau HACCP. Sertifikasi itu menjadi standar untuk proses penyajian makanan, terutama yang berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risikonya. Saat ini, kata Budi, pemerintah sedang menyiapkan mekanisme sertifikasi tersebut.

SPPG juga harus mempunyai sertifikasi halal untuk melengkapi standarisasi pelayanan dapur MBG. Sertifikasi halal di Indonesia berasal diurus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Selain ketiga proses sertifikasi ini, akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)," ujar Budi Gunadi.

Dia pun meminta agar lembaga-lembaga yang memproses sertifikasi tersebut bekerja dengan cepat. "Agar prosesnya itu bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang izin yang mahal-mahal," ucap Budi.

Saat ini, kata Budi, jumlah SPPG yang memiliki sertifikasi SLHS dari Kementerian Kesehatan telah meningkat. Awalnya, dia berujar hanya 20 SPPG yang memiliki sertifikasi tersebut. "Lalu dalam waktu 2 hari, 3 hari, naik lagi dari 36 ke 96. Dan per hari ini sudah di atas 100 angkanya," kata dia.

Budi pun menargetkan semua SPPG bisa mendapatkan sertifikasi SLHS dalam kurun waktu satu bulan ke depan.

Sampai dengan akhir September 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat telah ada sekitar 6.452 kasus keracunan menu MBG. Sementara itu, data versi pemerintah yang dihimpun Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, serta BPOM mencatat jumlah total korban 6.517 orang sejak program itu dimulai pada awal Januari 2025.

Temuan kasus keracunan MBG meningkat pada dua bulan terakhir. Penyelenggara program tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, lantas menegaskan bahwa pemerintah bakal memperbaiki tata kelola MBG sebaik mungkin. “Sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu aman untuk dikonsumsi,” ujar Dadan di Gedung MPR/DPR pada Rabu, 1 Oktober 2025.

Pemerintah tetap berkukuh melanjutkan proyek makan bergizi gratis meski ramai desakan menghentikan program ini setelah keracunan masif. Menurut Dadan, MBG ditujukan untuk anak-anak yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.