DPR Kebut Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana, Target Selesai dalam Sepekan

DEWAN Perwakilan Rakyat dan pemerintah menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyesuaian Pidana rampung pekan ini. Parlemen dan pemerintah mengebut pembahasan ini sehingga bisa langsung dibawa ke rapat paripurna.

Setelahnya, pada 27 November 2025 dijadwalkan rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU tentang Penyesuaian Pidana. “Tanggal 1 Desember 2025 rapat kerja pembahasan tingkat I atau pengambilan keputusan atas RUU tentang Penyesuaian Pidana,” ucap Dede.

Politikus PDI Perjuangan ini lantas menjelaskan, jadwal dan rencana pembahasan itu dapat disesuaikan sewaktu-waktu. “Agar pembahasan RUU tentang penyesuaian pidana lebih fokus dan komprehensif,” kata Dede.

Adapun Komisi Hukum DPR telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah atas RUU Penyesuaian Pidana kepada Kementerian Hukum selaku perwakilan pemerintah. Dede Indra—yang juga Ketua Panitia Kerja RUU Penyesuaian Pidana—menyerahkan DIM itu kepada Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Dede menjelaskan, DIM itu merupakan kumpulan dari pandangan masing-masing fraksi di DPR. “DIM RUU tentang penyesuaian pidana dengan rincian sebagai berikut, dari klasterisasi batang tubuh 479 DIM, klasterisasi penjelasan 160 DIM, dan keterangannya nanti akan kita sampaikan masing-masing lembaran penyerahan DIM," ujar dia.

Adapun RUU Penyesuaian Pidana merupakan usulan pemerintah yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas tahun 2025-2029. Sebelum pembentukan panja, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej telah memaparkan bahwa tujuan penyusunan RUU Penyesuaian Pidana adalah untuk menyelaraskan dengan sistem pemidanaan baru yang diatur Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2 Januari 2026.