Ekonomi Lagi Sulit, Tetangga RI Pilih Potong Pajak

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman pada Rabu (3/9/2025) mengumumkan pemotongan pajak untuk ratusan barang konsumsi, mulai dari sabun hingga mobil kecil. Hal ini untuk mendorong permintaan domestik dalam menghadapi tantangan ekonomi akibat tarif Amerika Serikat (AS).

Dalam keterangannya, Sitharaman menyebut panel pajak barang dan jasa (GST/PPN) menyetujui penurunan pajak untuk barang-barang sehari-hari dan penyederhanaan pajak. Untuk menyederhanakannya, panel menyetujui struktur dua tarif sebesar 5% dan 18%, menggantikan empat tarif yang berlaku saat ini.

Sitharaman mengatakan panel menyetujui pemotongan pajak untuk barang-barang konsumsi seperti pasta gigi dan sampo menjadi 5% dari 18%, dan untuk mobil kecil, AC, dan televisi menjadi 18% dari 28%.

"GST akan dihapuskan dari semua polis asuransi jiwa perorangan dan asuransi kesehatan," ujarnya.

"Panel tersebut juga menyetujui pajak sebesar 40% untuk barang super mewah dan barang kena cukai (sin goods) seperti rokok, mobil dengan kapasitas mesin melebihi 1.500 sentimeter kubik, dan minuman berkarbonasi."

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan perusahaan-perusahaan barang konsumsi seperti Hindustan Unilever dan Godrej Industries, serta perusahaan elektronik seperti Samsung, LG Electronics, dan Sony. Produsen mobil seperti Maruti, Toyota Motor, dan Suzuki Motor juga diprediksi akan menjadi pihak yang paling diuntungkan.

Atas pemotongan ini, pemerintah pusat dan negara bagian diperkirakan akan kehilangan 480 miliar rupee India (Rp86,7 triliun). Hal ini juga diakibatkan pemotongan pajak yang akan diterapkan mulai 22 September, hari pertama festival Hindu Navratri.

Ditambah dengan pemotongan pajak perorangan yang diumumkan pada Februari, pengurangan PPN ini diharapkan dapat mendongkrak konsumsi di negara Asia Selatan tersebut, yang ekonominya tumbuh pada laju 7,8% yang lebih tinggi dari perkiraan pada kuartal hingga Juni.

"Peningkatan konsumsi sebagai hasil dari rasionalisasi tarif PPN akan lebih dari cukup untuk menetralkan dampak pendapatan yang mungkin timbul," kata Soumya Kanti Ghosh, kepala ekonom di State Bank of India.

"Dampaknya terhadap defisit fiskal akan hampir tidak signifikan atau bahkan positif."

Langkah cepat untuk memotong pajak ini dipicu oleh seruan Perdana Menteri Narendra Modi untuk kemandirian yang lebih besar di India, setelah bulan lalu berjanji akan menurunkan PPN pada bulan Oktober untuk melawan tarif AS yang mencapai hingga 50%.

Setelah pemotongan pajak diumumkan pada hari Rabu, Modi berkata, "Reformasi yang luas ini akan meningkatkan kehidupan warga negara kita dan memastikan kemudahan berbisnis bagi semua, terutama bagi para pedagang dan usaha kecil."

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Respons Cepat Tarif 'Mencekik' Trump, India Pangkas Suku Bunga Acuan