Trump Kalah di Pengadilan, Dana Penelitian Harvard Tak Jadi Dipotong

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang hakim federal Amerika Serikat (AS) di Boston pada hari Rabu (3/9/2025) memerintahkan pemerintahan Trump untuk membatalkan pemotongan dana penelitian lebih dari US$2,6 miliar (Rp42,49 triliun) untuk Universitas Harvard. Hal ini memberikan kemenangan signifikan bagi universitas Ivy League tersebut dalam perebutan kekuasaan dengan Gedung Putih.

Hakim Distrik AS Allison Burroughs memutuskan bahwa pemotongan tersebut merupakan pembalasan ilegal atas penolakan Harvard terhadap tuntutan pemerintahan Trump untuk mengubah tata kelola dan kebijakan Harvard.

Pemerintah telah mengaitkan pembekuan dana tersebut dengan keterlambatan Harvard dalam menangani antisemitisme, tetapi hakim tersebut mengatakan bahwa penelitian universitas yang didukung pemerintah federal tersebut tidak ada hubungannya dengan diskriminasi terhadap orang Yahudi.

"Tinjauan terhadap catatan administrasi menyulitkan untuk menyimpulkan apa pun selain bahwa (pemerintah) menggunakan antisemitisme sebagai kedok untuk serangan yang terarah dan bermotif ideologis terhadap universitas-universitas terkemuka di negara ini," tulis Burroughs.

"Negara ini harus memerangi antisemitisme," tulisnya, "tetapi juga harus melindungi hak atas kebebasan berbicara."

Putusan tersebut membatalkan serangkaian pembekuan dana yang kemudian menjadi pemotongan dana secara langsung seiring pemerintahan Trump meningkatkan pertikaiannya dengan universitas terkaya di negara itu. Pemerintah juga telah berupaya mencegah universitas tersebut menerima mahasiswa asing dan mengancam akan mencabut status bebas pajaknya dalam perselisihan yang disaksikan secara luas di dunia pendidikan tinggi.

Pengembalian dana federal akan menghidupkan kembali operasi penelitian Harvard yang meluas dan ratusan proyek yang mengalami pemotongan dana. Namun, apakah Harvard benar-benar menerima dana federal tersebut masih harus dilihat. Pemerintah berencana mengajukan banding segera, kata juru bicara Gedung Putih, Liz Huston, dalam sebuah pernyataan, menyebut Burroughs sebagai "hakim aktivis yang ditunjuk Obama."

"Bagi pengamat yang berpikiran adil, jelas bahwa Universitas Harvard gagal melindungi mahasiswanya dari pelecehan dan membiarkan diskriminasi melanda kampus mereka selama bertahun-tahun," kata Huston. "Harvard tidak memiliki hak konstitusional atas uang pajak."

Para ilmuwan peneliti Harvard mengatakan mereka telah memantau kasus ini dengan saksama, tetapi khawatir pendanaan mereka tidak akan segera dipulihkan.

"Banyak dari kami khawatir pemerintah federal akan mengajukan banding atas keputusan ini atau mencari cara lain untuk menghalangi penyaluran dana penelitian, meskipun hakim telah menyatakan dengan jelas bahwa penghentian pendanaan tersebut ilegal," kata Rita Hamad, direktur sebuah pusat yang meneliti dampak kebijakan sosial terhadap kesehatan.

Di luar gedung pengadilan, pemerintahan Trump dan pejabat Harvard telah membahas potensi kesepakatan yang akan mengakhiri investigasi dan memungkinkan universitas untuk mendapatkan kembali akses ke pendanaan federal. Presiden Donald Trump telah mengatakan bahwa ia ingin Harvard membayar tidak kurang dari US$500 juta (Rp8,1 triliun), tetapi belum ada kesepakatan yang terwujud, meskipun pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan Columbia dan Brown.

Kirsten Weld, presiden cabang Harvard dari American Association of University Professors, mengatakan putusan pengadilan federal hari Rabu seharusnya memberi semangat kepada administrasi Harvard yang juga menang dalam gugatan atas pemotongan dana tersebut.

"Kami berharap keputusan ini menjelaskan kepada komunitas Harvard bahwa menawar hak-hak komunitas Harvard melalui kompromi dengan pemerintah adalah hal yang tidak dapat diterima," kata Weld.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Kebijakan Trump Kembali 'Makan Korban' Baru: Universitas Harvard