Fakta-fakta Upaya Pemakzulan Yahya Cholil dari Posisi Ketua Umum PBNU

YAHYA Cholil Staquf alias Gus Yahya diminta mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Pemakzulan ini diputuskan oleh Syuriyah PBNU melalui rapat pengurus harian Syuriyah pada pada Kamis, 20 November 2025.

Keputusan pemakzulan tersebut memantik konflik di tubuh organisasi. Berikut fakta-fakta dan sejumlah isu yang mencuat tentang pemakzulan Gus Yahya dari posisi Ketua Umum PBNU:

Kronologi

Desakan agar Gus Yahya mengundurkan diri pertama kali muncul dari hasil rapat pengurus Syuriyah PBNU di Hotel Aston Jakarta pada Kamis, 20 November 2025. Rapat itu menyebutkan Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari sejak diterimanya keputusan rapat Harian Syuriyah PBNU.

Forum itu juga memutuskan bahwa apabila Yahya tidak mengundurkan diri dalam batas waktu yang sudah ditentukan, maka Syuriyah PBNU akan memberhentikannya dari kursi pimpinan organisasi.

Alasan Pemakzulan

Berdasarkan dokumen risalah rapat pengurus harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, terdapat dua poin utama yang menjadi pertimbangan pengurus Syuriyah memutuskan untuk meminta Gus Yahya mundur. Pertama, pemakzulan Yahya berkaitan dengan tindakan Yahya mengundang akademikus zionis, Peter Berkowitz dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU beberapa waktu lalu. 

Forum rapat harian Syuriyah PBNU menilai, kehadiran narasumber yang berafiliasi dengan jaringan zionisme internasional telah melanggar nilai serta ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Mereka menilai pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional NU dengan narasumber zionis melanggar peraturan organisasi. 

Sementara alasan kedua, pengurus Syuriyah mengatakan terdapat indikasi pelanggaran terhadap hukum syara' dalam tata kelola keuangan PBNU di bawah Yahya Cholil Staquf. Pengurus Syuriyah menilai tata kelola keuangan itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

PBNU Kumpulkan Pengurus Wilayah di Surabaya

Setelah ide pemakzulan Gus Yahya menggelinding, PBNU kemudian mengumpulkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia di Surabaya. Rapat itu yang dijadwalkan pada Ahad, 22 November 2025.
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya membenarkan hal itu.

“Benar, undangan hanya untuk ketua PWNU se-Indonesia,” kata Ketua PCNU Surabaya Masduki Toha kepada Tempo.

Gus Ipul Bantah Minta Hasil Audit Keuangan PBNU Dibuka

Sekrtaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf membantah telah mendesak kantor akuntan publik untuk segera merilis hasil audit keuangan organisasi keagamaan pimpinan Yahya Cholil Staquf itu. Kabar ini beredar melalui dokumen yang diterima Tempo. "Jelas tidak benar," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya saat dihubungi pada Sabtu, 22 November 2025.

Dalam dokumen itu dijelaskan bahwa desakan dari Gus Ipul beriringan dengan penyebaran informasi mengenai adanya dugaan aliran dana tidak sah di laporan keuangan PBNU. Di sisi lain, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dipanggil Rais Aam untuk mempertanggungjawabkan temuan audit keuangan yang dinilai janggal.

Menteri Sosial itu meminta kepada semua pihak untuk tidak membuat tudingan yang berdasarkan opini sepihak. Menurut dia, seharusnya saat ini internal PBNU fokus menunggu penjelasan resmi dari hasil rapat syuriah. "Ini bukan urusan saya pribadi, tapi organisasi," kata dia. 

Pro-Kontra Pengurus Wilayah atas Pemakzulan Gus Yahya

Sejumlah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU di berbagai daerah menilai pemakzulan Gus Yahya dengan pandangan berbeda. Ada yang mendukung, ada pula yang menerima apa pun hasil keputusan pemegang wewenang.

Salah satu pengurus wilayah yang mendukung, yaitu PWNU Kalimantan Selatan. Ketua PWNU Kalsel Muhammad Tambrin mengatakan kelompoknya mendengar dan menaati keputusan yang dikeluarkan oleh Rais Aam ihwal pemakzulan Yahya. "Rais Aam PBNU adalah jabatan tertinggi di organisasi. Kami mendengar dan menaati titahnya," kata dia saat dihubungi pada Sabtu, 22 November 2025.

Sikap berbeda datang dari PWNU Jawa Tengah. Ketua PWNU Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin mengatakan kelompoknya bakal menerima apa pun konsensus yang dihasilkan oleh para pemegang otoritas. Sebab, menurut dia, pada dasarnya pengurus wilayah dan cabang tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam memberikan dukungan maupun tidak dalam dinamika internal organisasi. 

Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif juga berpendapat serupa. Samsul mengatakan dinamika yang berkembang di rapat harian syuriah itu menjadi kewenangan PBNU dan jajaran syuriah. "Kami pada hakikatnya menghargai semua pendapat yang berkembang," kata dia ketika dihubungi pada Sabtu, 22 November 2025.