Gus Ipul Dorong Digitalisasi Bansos Buka Ruang Partisipasi Publik

INFO NASIONAL – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memimpin rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, 2 Oktober 2025.

Rapat tersebut membahas uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) sebagai upaya mewujudkan transparansi dan keterbukaan dalam penyaluran bantuan.

Usai rapat, Gus Ipul menegaskan bahwa sistem bansos kini tidak lagi tertutup seperti sebelumnya. Melalui digitalisasi, masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses usul maupun sanggah terhadap data penerima bantuan.

“Selama ini pemerintah lebih banyak berinisiatif, kita menerima laporan-laporan dari bawah. Nah sekarang kita ingin memperluas partisipasi masyarakat, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan usul atau menyanggah,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, menyebut mekanisme pendaftaran bansos kini semakin mudah dengan verifikasi biometrik dan pengenalan wajah.

Data masyarakat kemudian diverifikasi sistem, tanpa perantara, hanya melalui telepon pintar. Ia menambahkan, dari target 320 ribu pendaftar dalam tahap awal, sudah ada 260 ribu yang berhasil terdaftar.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan digitalisasi bansos berperan penting dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Kolaborasi ini sangat penting karena mendukung modernisasi data dan meningkatkan akurasi, sehingga penyaluran bansos lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto, menambahkan pihaknya mengorkestrasi kolaborasi antar-kementerian dan daerah agar tercipta satu data nasional.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengapresiasi kepercayaan pemerintah menjadikan daerahnya sebagai model uji coba. “Jika ini berhasil, masyarakat akan sangat diuntungkan karena bansos lebih tepat sasaran, tepat manfaat, dan akuntabel,” katanya.

Transformasi digitalisasi bansos ini dihadiri pula oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, serta perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga negara, hingga BUMN. Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan reformasi tata kelola bansos yang transparan, partisipatif, dan tepat sasaran.(*)