Gus Ipul Minta Rekrutmen Sekolah Rakyat Berbasis DTSEN

INFO NASIONAL – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan kepada seluruh pendamping sosial bahwa tugas mereka harus dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini terutama ditekankan dalam proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat agar benar-benar menyasar keluarga miskin yang berhak menerima program.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memimpin dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Gedung Kesenian Darmoyudo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu, 15 November 2025.

“Karena ujung tombaknya adalah pendamping. Pendamping harus bekerja berdasarkan data. Datanya dilihat dulu baru didatengin. Dan dia harus di desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” ujar Gus Ipul.

Acara ini turut dihadiri berbagai pilar sosial seperti Pendamping Rehabilitasi Sosial, Pendamping PKH, Tagana, TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, dan Pelopor Perdamaian se-Kota dan Kabupaten Pasuruan.

Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan pentingnya kejujuran dan integritas. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik kecurangan dalam rekrutmen siswa Sekolah Rakyat, termasuk suap, sogok, atau titip menitip. “Yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah anak-anak yang memang dari keluarga tidak mampu. Maka itu tidak boleh ada yang main-main,” tegasnya.

Selain memastikan ketepatan sasaran penerima program, pendamping juga diminta untuk terjun langsung mendampingi pemberdayaan orang tua siswa. Menurutnya, hal ini merupakan bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan secara terpadu. “Anaknya sekolah, orang tuanya nanti diberdayakan. Para pendamping nanti akan menemani, membimbing,” ungkapnya.

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa Kemensos saat ini tengah menggeser paradigma dari perlindungan sosial menuju pemberdayaan sosial. Penerima manfaat didorong agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial. Ia menargetkan setiap pendamping mampu mengraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap tahun. “Para pendamping ingat, maksimal 5 tahun terima Bansos. Setelah itu harus lebih mandiri,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, ia memberikan peringatan keras kepada pendamping agar tidak bermain-main dengan uang negara, termasuk dana bansos. “Sudah bukan waktunya lagi kita mengotak-atik uang negara untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa tahun ini hampir 500 pendamping telah diberikan peringatan pertama maupun kedua, sementara 49 petugas dijatuhkan sanksi pemberhentian. Ia menegaskan seluruh bantuan harus diterima 100 persen oleh keluarga yang berhak. “Dengar baik-baik, setiap bantuan harus sampai 100 persen kepada yang berhak menerima,” ujarnya.

Dalam acara tersebut hadir pula Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo, Wakil Wali Kota Pasuruan Mokhamad Nawawi, Forkopimda Kota dan Kabupaten Pasuruan, serta Pejabat Tinggi Madya Kemensos.(*)