Gus Ipul Tinjau Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi

INFO NASIONAL – Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) memulai uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Desa Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Kamis, 2 Oktober 2025.

Sejumlah pejabat tinggi hadir dalam kesempatan ini, antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Bappenas, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri PANRB, Wakil Kepala BSSN, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, serta perwakilan dari Bank Dunia.

Dalam dialog bersama warga penerima manfaat, Gus Ipul menegaskan bahwa digitalisasi bansos menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran.

Melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), masyarakat bisa mengajukan usulan secara mandiri atau mengusulkan tetangga yang dinilai layak. Selanjutnya, sistem akan secara otomatis memverifikasi data untuk meminimalisasi bias dan subjektivitas.

“Selama ini ada anggaran yang dikeluarkan kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi sebagian ternyata belum tepat sasaran. Dengan sistem digital ini, pemilihan penerima dilakukan secara objektif dan transparan,” ujar Gus Ipul. Ia menambahkan, warga yang tidak memiliki telepon pintar tetap dapat mendaftarkan diri melalui pendamping PKH, perangkat desa, atau RT/RW.

Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena karakter geografisnya yang beragam, mulai dari pesisir, pegunungan, wilayah padat penduduk, hingga daerah yang sulit sinyal. Hal ini dinilai ideal untuk menguji keandalan sistem sebelum diterapkan secara nasional. “Dicari yang susah sinyalnya, bahkan ada yang belum punya HP. Supaya kita bisa uji coba di medan yang berat,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa digitalisasi bansos merupakan arahan Presiden untuk mewujudkan penyaluran yang adil dan akuntabel. “Pak Presiden Prabowo ingin rakyatnya sejahtera. Tapi kesejahteraan itu tidak mudah. Dengan sistem ini, penerima bantuan akan terukur, tidak boleh lagi ada yang mendapat dua atau tiga kali bantuan, sementara yang lain tidak mendapat apa-apa,” ujar Luhut.

Melalui Perlinsos, data berbagai program bantuan seperti PKH, BPNT, hingga bantuan daerah akan terintegrasi, sehingga pemerintah dapat memantau distribusi secara menyeluruh. Uji coba di Banyuwangi diharapkan menjadi pijakan penting menuju reformasi penyaluran bansos yang lebih modern, efisien, dan berkeadilan.(*)