Katib Syuriah PBNU Tegaskan Surat Edaran Pemberhentian Gus Yahya Sah

KATIB Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sarmidi Husna, mengatakan Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 mengenai pemberhentian Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya adalah dokumen sah dan berlaku.

Pernyataan tersebut menjadi bantahan balik terhadap klaim Gus Yahya yang sebelumnya menilai surat itu tak sah sehingga ia menolak mundur dari kursi ketua umum. “Surat Edaran PBNU yang ditandatangani Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir dan Katib KH Ahmad Tajul Mafakhir adalah benar dan sah,” ujar Sarmidi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 November 2025.

Menurut Sarmidi, persoalan yang membuat publik menerima dokumen bertuliskan “draft” tanpa stempel digital hanyalah kendala teknis. "Memang ada kendala teknis nanti Mas Nur Hidayat (Wakil Sekretaris Jenderal PBNU) yang jelaskan hingga surat belum bisa distempel digital, makanya yang menyebar itu adalah surat yang masih ada tulisan draf-nya," kata dia. 

Surat tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Syuriah PBNU pada Kamis, 20 November 2025, yang memberi waktu tiga hari kepada Gus Yahya untuk mengundurkan diri. Karena batas waktu itu lewat, keputusan rapat otomatis berlaku, yakni Gus Yahya dinyatakan tak lagi menjabat Ketua Umum PBNU.

Adapun dengan kosongnya kursi ketua umum, ujar Sarmidi, kendali organisasi kini berada di tangan Rais Aam sebagai pemegang otoritas tertinggi hingga penunjukan pejabat (Pj) ketua umum dilakukan. 

Gus Yahya sebelumnya menyatakan surat edaran yang tersebar dan mencantumkan dirinya tak lagi menjabat Ketua Umum PBNU adalah dokumen tidak sah. Yahya menjelaskan surat tersebut masih berstatus draf dan tidak memenuhi persyaratan administrasi organisasi sehingga tidak dapat diakui sebagai dokumen resmi. 

“Surat itu tidak sah, bisa dilihat, masih ada watermark dengan tulisan ‘Draft’, maka itu berarti tidak sah. Kalau di-scan akan muncul keterangan bahwa tanda tangan tidak sah,” ujar Yahya pada Rabu sore. 

Ia menyebut ketidaksahan surat itu disebabkan karena tidak memenuhi standar administrasi NU yang mensyaratkan penandatanganan empat unsur Syuriyah dan Tanfidziyah. Ketidaklengkapan prosedur itu secara otomatis membuat sistem digital PBNU tidak dapat memberikan pengesahan. 

“Maka sebagai surat edaran itu tidak dapat diterima. Itulah sebabnya kemudian surat edaran itu juga tidak bisa mendapatkan pengesahan dari sistem digital kami,” kata Yahya.