Kemenkes Ungkap Sanksi yang Bakal Diterima Rumah Sakit Penolak Irene Sokoy di Papua

DIREKTUR Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya berbicara perihal potensi pengenaan sanksi terhadap empat rumah sakit di Papua yang menolak pasien ibu hamil hingga tewas.

Dia menyatakan rumah sakit dilarang menolak pasien yang dalam kondisi gawat darurat. "Jadi sanksinya memang jelas," kata dia dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta pada Kamis, 27 November 2025.

Dia mengatakan sanksi terberat bagi rumah sakit yang menolak pasien ialah pencabutan izin. Sanksi lainnya perihal pembinaan terhadap direktur dan penanggung jawab rumah sakit tersebut.

Azhar berujar nantinya dinas kesehatan setempat yang akan melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran oleh empat rumah sakit di Papua tersebut. "Dinas kesehatan setempat sebagai pihak pemberi izin," ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pemberian sanksi terhadap rumah sakit yang melanggar prosedur sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam peraturan itu, rumah sakit wajib melayani pasien yang dalam kondisi gawat darurat.

"Kami meminta agar kepala dinas kesehatan di masing-masing daerah bisa berani lebih tegas untuk membina dan mengawasi seluruh rumah sakit di wilayahnya," ujar dia, Kamis, 27 November 2025.

Adapun empat rumah sakit di Provinsi Papua yang menolak ibu hamil itu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara. Kejadian nahas ini menimpa Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, Papua yang sedang hamil tua.

Irene meninggal dalam perjalanan mencari rumah sakit yang bersedia melayani prosesi kelahirannya. Dia meninggal bersama bayi dalam kandungannya pada Senin, 17 November 2025.